Pematangsiantar (SIB)
Direktur Eksekutif Study Otonomi Pembangunan Dokrasi (Sopo) Kristian Silitonga meminta agar partai politik (Parpol) segera menetapkan pasangan calon (Paslon) yang diusungnya pada Pemilukada 9 Desember 2020 mendatang.
"Jangan lagi berlama-lama, suasana lagi tidak kondusif, jangan lagi menambahi pikiran warga, meraba-raba di kegelapan politik hanya karena kepentingan sempit Parpolnya. Segeralah menetapkan Paslonnya, supaya tidak ada lagi keragu-raguan. Apapun ceritanya, tidak bisa juga terlalu lama menunda-nunda sesuatu hal yang harus terjadi," kata Kristian, Jumat (19/6).
Dia menyampaikan, sering kali terjadi logika politik Parpol berbeda dengan realitas di lapangan. Parpol sebagai representasi kepentingan politik warga, sebenarnya dalam momen-momen politik seperti Pilkada, sering kali kurang peka terhadap aspirasi pemilihnya.
Logika politik Parpol di kalangan elit dengan akar rumput selalu berbeda. Parpol tidak begitu perduli dan tidak begitu peka dengan kepentingan warga. Mereka lebih mementingkan hitung-hitungan atau kalkulasi politik dengan sekelompoknya. Sehingga, dalam banyak kasus, banyak calon yang disajikan dalam Pilkada, sering kali tidak mewakili aspirasi di bawah.
Sehingga, masyarakat tidak punya preferensi (selera) politik yang cukup. Itu salah satu yang menyebabkan di hilir sering kali terjadi politik uang dan prakmatis politik muncul kepermukaan, ini lah sebenarnya tugas porpol. Semestinya, lebih cepat lebih baik, supaya masyarakat lebih mudah mengenal dan betul-betul mengenal rekam jejak para calon yang akan diusung.
Dalam konteks Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, menurut Kristian, logikanya tidak jauh berbeda. Sebenarnya, sudah lebih dari cukup Parpol di Pematangsiantar dan Simalungun untuk menentukan, tapi jelas diketahui hal itu tidak terjadi, namanya saja otonomi.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara Alfenda Ananda, Jumat (19/6) ketika disinggung belum diumumkannya pasangan calon yang akan diusung masing-masing Parpol pada Pemilukada 9 Desember 2020 hingga saat ini mengatakan, hal tersebut menjadi problem dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Disebabkan, adanya hirarki partai politik yang ditentukan oleh DPP dan ketua umum. Sementara di level bawah, hanya mengusulkan dan membangun sebuah opini tentang apa yang mereka seleksi.
"Akan ada pembukaan pencalonan di DPC, itukan mekanisme yang dibangun di tingkat bawah. Sementara kita tau persis, keputusan ada di DPP dan ketua umum. Nah, itu yang membuat selalu dimenit-menit terakhir, kalaupun ada yang diawal, tentunya membuat masyarakat lebih mengenal pasangan calon yang diusung Parpol lebih awal," tuturnya. (S11/c)
