Prancis Minta AS Kembalikan Patung Liberty Gegara Kebijakan Trump

Paris(harianSIB.com)

Anggota Parlemen Eropa asal Prancis Raphael Glucksmann mendesak Amerika Serikat mengembalikan Patung Liberty gegara kebijakan Presiden Donald Trump belakangan berseberangan dengan nilai-nilai monumen tersebut.

Dalam konvensi partai Place Publique pada Minggu (16/3), Glucksmann mengatakan kebijakan yang diambil pemerintahan Trump saat ini bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Patung Liberty.

Baca Juga:

• Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Besar-besaran untuk Kanada dan Meksiko
• Sri Mulyani: Kepercayaan Dunia pada Dolar AS Tidak Lagi Utuh

Patung Liberty dirancang oleh pematung Prancis Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel. Patung ini dihadiahkan kepada AS untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan AS.

Patung setinggi 93 meter itu memiliki makna simbolis seiring waktu, yaitu sebagai simbol kebebasan dan mercusuar bagi imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik.

Baca Juga:

• Sri Mulyani Umumkan APBN Tekor Rp 104 T di Tiga Bulan Pertama Tahun 2025
• Penundaan Tarif 90 Hari oleh Trump Tak Berlaku untuk China

Dalam pidatonya, Glucksmann menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam patung ini tak lagi tercermin dalam kebijakan AS beberapa waktu terakhir. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan Trump, termasuk mengenai pendekatan AS menyetop perang Rusia vs Ukraina.

"Kami akan mengatakan kepada orang Amerika yang telah memilih untuk berpihak kepada tiran, kepada orang Amerika yang memecat para peneliti karena menuntut kebebasan ilmiah: Kembalikan Patung Liberty," serunya, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (17/3/2025)

"Kami memberikannya kepada kalian sebagai hadiah, tapi rupanya kalian membencinya. Jadi patung itu akan baik-baik saja di sini, di rumahnya," lanjut dia.

Sejak dilantik pada 20 Januari lalu, Trump memang mencetuskan serangkaian kebijakan kontroversial, mulai dari merombak lembaga-lembaga pemerintah yang diklaim boros anggaran hingga menyetop bantuan luar negeri.

Trump juga 'menyerang' institusi-institusi pemerintah yang menerapkan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equity, and inclusion/DEI), sebuah program yang bertujuan mendorong perlakuan adil terhadap semua orang di AS terutama bagi kelompok-kelompok yang secara historis kurang terwakili atau mengalami diskriminasi karena identitas atau disabilitas mereka.

Selain itu, Trump juga menerapkan tindakan keras terhadap para imigran di AS. Dalam 50 hari pertamanya memerintah, ia sudah menangkap lebih dari 32 ribu imigran ilegal yang 75 persen di antaranya dituduh pelaku kriminal. (*)