Balasan Perang Narkoba? Duterte Kini Harus Menjalani Hukuman

Manila (harianSIB.com)
Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dilansir oleh AFP, Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) setelah tiba di Bandara Internasional Manila. Penangkapan dilakukan oleh kepolisian Filipina berdasarkan surat perintah yang diterbitkan ICC.

Istana Kepresidenan Filipina menyatakan bahwa penangkapan ini terkait dengan kebijakan perang terhadap narkoba yang dijalankan Duterte semasa kepemimpinannya. Penangkapan dilakukan setelah Interpol menerima salinan resmi surat perintah dari ICC.

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Batubara Geledah Rumah Diduga Tempat Transaksi Narkoba
• Residivis Narkotika Ditangkap Polisi di Sibolga Julu

"Pada dini hari, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC," demikian pernyataan resmi Istana Kepresidenan Filipina, dikutip oleh AFP dan Detikcom.

Setelah ditangkap, Duterte langsung dibawa ke tahanan pihak berwenang. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai proses hukum yang akan dijalaninya. "Saat ini, dia berada dalam tahanan," tambah pihak Istana Kepresidenan.

Baca Juga:

• Edarkan Sabu, Rony Warga Perumnas Batu VI Ditangkap Polisi di Halte Bus Pematangsiantar
• Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka Pasar Murah Ramadan di Tanjungbalai

* Ditangkap karena Perang Melawan Narkoba yang Mematikan

Kebijakan 'perang melawan narkoba' menjadi salah satu kebijakan yang membawa Duterte ke tampuk kekuasaan di Filipina tahun 2016 lalu. Duterte dikenal sebagai Wali Kota yang tidak konvensional dan berorientasi memberantas kejahatan.

Dia memenuhi janji kepada rakyat untuk membunuh ribuan pengedar narkoba di Filipina. Kini, kebijakannya itu yang membawanya ke dalam penjara.

Pria berusia 79 tahun itu kini menghadapi dakwaan 'kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan' di ICC. Dakwaan ini dijeratkan atas tindakan keras yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menewaskan puluhan ribu orang, yang sebagian besar miskin, oleh petugas dan warga sipil serta sering kali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba.

Filipina sebenarnya keluar dari ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte. Namun, pengadilan internasional itu menyatakan mereka memiliki yurisdiksi atas pembunuhan sebelum penarikan diri Filipina, serta pembunuhan di kota Davao, Filipina selatan ketika Duterte menjadi wali kota di sana beberapa tahun sebelum menjadi presiden.

Otoritas Filipina kemudian meluncurkan penyelidikan formal pada bulan September 2021. Namun, penyelidikan itu ditangguhkan 2 bulan kemudian setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang ratusan kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran dan warga sipil.

Kasus tersebut dilanjutkan pada Juli 2023 setelah panel yang terdiri dari lima hakim menolak keberatan Filipina yang menganggap ICC tidak memiliki yurisdiksi. Sejak saat itu, pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkali-kali mengatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

Namun belakangan, Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina Claire Castro mengatakan jika Interpol 'meminta bantuan yang diperlukan dari pemerintah, maka mereka wajib mengikutinya'.

*Duterte Pertanyakan Kejahatan yang Dilakukannya

Duterte ditangkap di Bandara Manila tak lama setelah mendarat dari Hong Kong. Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal saat dia menjabat Presiden Filipina pada 2016 hingga 2022.
"Kejahatan apa yang telah saya lakukan," kata Duterte seperti dilansir BBC.

Sebuah video yang diunggah oleh putrinya, Veronica Duterte, memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila. Dalam video itu, dia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.

"Apa hukumnya dan kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan," ujarnya.

Rekaman yang ditayangkan stasiun televisi setempat menunjukkan Duterte berjalan di bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam 'kesehatan yang baik' dan dirawat oleh dokter pemerintah.

Sebelum penangkapannya, Duterte sempat menyatakan dirinya siap jika masuk penjara. Duterte, yang berpidato dalam kampanye senator yang dihadiri ribuan pekerja asal Filipina di Hong Kong, mengatakan kebijakan kerasnya dilakukan untuk bangsa Filipina.

"Dengan asumsi bahwa (surat perintah penangkapan) itu benar, mengapa saya melakukannya? Untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? untuk Anda dan anak-anak Anda, dan untuk bangsa kita," kata Duterte dalam upaya membenarkan kebijakannya.

"Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya," sambungnya.

Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut. Dia mengklaim penangkapan Duterte "melanggar hukum" karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai momen bersejarah. Mereka menganggap hal ini menjadi jalan panjang menuju keadilan.

"Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal," kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.(*)