Taipei (SIB)- Menteri Pertahanan Taiwan menolak mengakui zona identifikasi pertahanan udara, atau ADIZ, yang diduga akan dideklarasikan oleh China atas Laut China Selatan (LCS). Taiwan menilai langkah itu hanya akan meningkatkan gelombang ketegangan regional di antara negara-negara yang bersengketa di perairan itu. "Kami tidak akan mengakui ADIZ yang diklaim China," kata Menteri Pertahanan Taiwan, Feng Shih-kuan, di hadapan anggota parlemen dalam sidang, Senin (6/6).
Komentar ini dilontarkan di tengah upaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Tsai Ing-wen menyerukan demokrasi dan kemerdekaan dari China. Tsai, pemimpin Partai Progresif Demokratik yang dilantik bulan lalu, tengah berupaya mengubah haluan pemerintahan Taiwan yang selama delapan tahun terakhir pro-Beijing.
China mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun.
Klaim China di perairan yang diyakini kaya minyak ini tumpang tindih dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei.
Para pejabat AS menyatakan khawatir putusan pengadilan internasional yang akan dipublikasikan beberapa pekan mendatang dapat mendorong Beijing untuk mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara, atau ADIZ, seperti pada kasus Laut China Timur pada 2013 lalu. Pengadilan internasional itu tengah menyelidiki klaim yang diajukan Filipina untuk menantang klaim China di LCS.
China mengundang kecaman dari Jepang dan Amerika Serikat ketika mendeklarasikan ADIZ di atas Laut China Timur. Hal ini membuat pesawat manapun yang melewatu perairan itu harus melapor kepada otoritas China. China sendiri tidak menampik mauun mengonfirmasi rencana pendeklarasian ADIZ di atas Laut China Selatan. Pemerintah China menyatakan bahwa keputusan itu akan didasarkan pada tingkat ancaman yang diterima China, dan negara itu merasa punya hak untuk menetapkan ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan China akan menetapkan ADIZ. Jika China berencana untuk mengumumkan [ADIZ], langkah ini dapat mendorong gelombang ketegangan baru di kawasan," bunyi pernyataan dari Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam laporan yang disampaikan kepada parlemen, dikutip dari Reuters. Dalam laporannya, Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan akan memperkuat pertahanan di Pulau Pratas, yang terletak di wilayah utara Laut China Selatan, serta di Itu Aba yang berada di Kepulauan Spratly. Kemenhan Taiwan menyatakan bahwa China meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan dengan menyebarkan sistem antirudal drone dan kapal rudal cepat di kawasan. (CNNI/ r)
