Geliat pembangunan wisata Nusa Tenggara Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai kunjungan wisata 1,2 juta bahkan disebut hampir menyamai wisata Bali maka sering disebut sebagai “Bali IIâ€. Ada pemeo di sana “Kalau di Lombok bisa melihat Bali tapi kalau di Bali tidak bisa melihat Lombokâ€. Motto itu mengisyaratkan bahwa setiap orang yang datang ke Bali pasti akan menyeberang ke Lombok tapi kalau datang ke Lombok sudah cukup karena di Lombok sudah bisa melihat suasana Bali.
Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang dipusatkan di Lombok ternyata telah dimanfaatkan sebagai momentum promosi besar-besaran kepariwisataan di Lombok. Provinsi yang meliputi 2 pulau besar dengan 8 kabupaten dan 2 kota digalang secara maksimal sehingga semua pihak mengambil peranan untuk menggunakan momentum Hari Pers sebagai promosi wisata Lombok NTB.
Pemerintahan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengemas peringatan HPN selama sebulan dengan tujuan untuk mendatangkan berbagai pihak melihat wisata di Lombok. Rangkaian acara HPN yang berthema Pers Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara yang berlangsung mulai 4-10 Februari diisi berbagai acara dari Pameran HPN, Sail Journalist KRI Makassar, Diskusi Perkembangan Pelaksanaan Standart Kompetensi Wartawan, Seminar Pesona Wisata Bahari, Pesona Museum Lombok Sumbawa, Gelar Seni Pesona Lombok Sumbawa.
Kegiatan akbar itu tentunya untuk mewujudkan ambisi Gubernur NTB untuk mencapai hingga 3 juta kunjungan wisata ke NTB dan mempercepat capaian pembangunan 10 ribu kamar hotel di Kawasan Ekonomi Mandalika Lombok.
Gubernur NTB Dr Tgh M Zainul Majdi, pada Puncak HPN 2016 mengatakan, hingga awal Januari 2016, NTB sudah berhasil mencapai 1,1 juta kunjungan wisata dan target itu akan bisa dicapai hingga 2 juta pada akhir 2016.
Sebelumnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau Lombok dan Sumbawa serta pulau-pulau kecil (seperti Pulau Gili) lainnya masih mencapai 800 ribu orang. Namun peningkatan itu terjadi cukup signifikan pada tahun 2015.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB itu juga dipengaruhi oleh kehadiran Bandara Internasional Lombok (BIL) yang beroperasi sejak 1 Oktober 2011 serta banyaknya even nasional dan internasional serta bertambahnya jumlah hotel dan arus investasi yang terus meningkat.
Optimisme peningkatan kunjungan wisata ke NTB semakin jelas karena Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa Pembangunan Jalan Darat By Pass Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan yang berjarak 20 kilometer akan segera direalisasikan.
Pada puncak acara itu, Ketua PWI Pusat H Margiono turut juga mendesak agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan Jalan Darat By Pass Lembar menuju Kayangan dan diharapkan dinamai Jalan Hari Pers.
Kejelian dari Gubernur NTB untuk membangun kepariwisataan dengan memanfaatkan momentum Hari Pers 2016 selain untuk menguatkan daya promosi kepariwisataan, juga tentunya merupakan pengakuan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang mampu sebagai media promosi bagi kepariwisataan NTB.
TANTANGAN BAGI SUMUT
Tokoh Pers asal Sumut Leo Batubara saat menghadiri Konvensi Media Massa sebagai salah satu agenda hari Pers 2016 di Lombok NTB menyampaikan kekagumannya pada sejumlah daerah yang dikunjunginya termasuk Lombok, NTB. Kepala Daerahnya mampu melakukan yang terbaik dalam upaya membangun daerah dan mensejahterakan rakyatnya, kata Leo.
Menurutnya, hal yang sama sepertinya tidak terlihat di Sumatera Utara. Sumbangsih Bupati dan Gubernur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat sepertinya tidak terlihat bahkan berita besar bahwa rame-rame kepala daerah dan anggota DPRD tersangkut masalah hukum akibat penggunaan dana Bansos.
Kondisi itu adalah tantangan Sumatera Utara sekaligus dalam pembangunan kepariwisataan kawasan Danau Toba. Karena hanya dengan lahirnya seorang kepala daerah yang benar-benar yang memikirkan pembangunan dan kemajuan masyarakatlah maka kawasan Danau Toba bisa terbangun dengan baik.
Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata telah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk mengembangkan Danau Toba di Sumatera Utara menjadi wilayah destinasi berstandar internasional.
Untuk merealisasi Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, pemerintah menerbitkan tiga peraturan presiden. Pertama, Perpres pembentukan badan otorita untuk pengembangan Danau Toba; kedua, Perpres pembangunan infrastruktur Danau Toba; dan ketiga, Perpres penetapan 500 hektar kawasan di Danau Toba sebagai kawasan Ecopark.
BERKACA
Sementara itu, Fasilitator Tata Kelola Destinasi Pariwisata Danau Toba Harianto Sinaga SE (Wartawan Harian SIB di Simalungun) menyikapi kemajuan kepariwisataan di Lombok NTB sangat positif dan semua elemen pengelola kawasan Danau Toba wajar berkaca dengan kemajuan tersebut.
Diakuinya bahwa kunjungan wisata ke Danau Toba hingga akhir tahun 2015 masih di kisaran 240 ribu wisatawan namun untuk target hingga 3 juta wisatawan seperti yang dilakukan NTB adalah bukan hal yang mustahil. Karena Badan Pengelola Pariwisata Danau Toba juga sudah berpacu meningkatkan infrastruktur dasar seperti perluasan bandara Silangit, bandara Sibisa dan ringroad Samosir.
Forum Tata Kelola Pariwisata Danau Toba yang merupakan forum masyarakat, pelaku wisata, Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers terus bergerak melakukan konsolidasi untuk mencapai target “one management one village†(satu managemen setiap destinasi wisata) sehingga pada tahun 2019 sudah bisa mencapai kunjungan wisata hingga 3-5 juta orang.
Langkah-langkah yang sudah dilakukan FKPD akan semakin menguat dengan terbentuknya Otoritas Danau Toba yang akan menangani pengelolaan pembangunan wisata di kawasan Danau Toba mulai dari pembangunan infrastruktur hingga promosi.
Rekomendasi yang dilakukan FKPD nantinya akan dilakukan Otoritas Danau Toba mulai dari menggerakkan pembenahan infrastruktur hingga penyelenggaraan even-even di setiap destinasi dan promosi.
Bila konsep pembangunan kepariwisataan kawasan Danau Toba dilakukan dengan capaian akhir menjadikan kawasan Danau Toba menjadi kawasan kaldera (Geopark) maka kunjungan wisawatan hingga 3-5 juta setiap tahun bukan sekedar impian, tapi sebuah kenyataan, kata Sinaga. (Penulis juga duduk di jajaran Wakil Ketua PWI Sumut)
