Jaksa Agung RI Resmikan Rumah Sakit Adhyaksa Jambi, Sentra Diklat dan Gedung Sarana Lainnya

Jambi(harianSIB.com)

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa.

Pasca mendirikan rumah sakit pertama di Jakarta, Kejaksaan juga mendirikan Rumah Sakit Adhyaksa lainnya seperti di Kabupaten Serang serta di Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Kunker Virtual Diikuti Kejati Sumut: Bangun Komunikasi Sehat dengan Media
• Direktur RSKP Dibebastugaskan, Wali Kota Tebingtinggi Harap Ada Perubahan Pelayanan Kesehatan

Jaksa Agung menyampaikan hal itu di acara peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit (RS) Adhyaksa Jambi, Senin (17/2/ 2025), sebagaimana disampaikan Kapuspenkum Kejagung Dr Harli Siregar dalam keterangan tertulis via Wa, Rabu (19/2/2015)

"Acara ini menandai komitmen Kejaksaan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan yustisial di Indonesia," ujar Jaksa Agung.

Baca Juga:

• Kejaksaan RI Terima Kunjungan Delegasi Kejaksaan Republik Rakyat Tiongkok
• Benny Harianto Sihotang Setuju Gubernur Alokasikan 80 Persen DBH Rp2,2 Triliun Sukseskan Program UHC

Pada kesempatan itu, turut diresmikan Gedung Sentra Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejati Jambi, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Adhyaksa 1 Jambi, Gedung Kantor Kejari Tanjung Jabung Barat dan Masjid Baitul Adli Kejati Jambi.

RS Adhyaksa Jambi dibangun di atas lahan seluas 28.700 m² di Jalan H Tomok Kota Jambi, hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi, dengan sumber pendanaan berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Jaksa Agung berharap, RS Adhyaksa Jambi akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kejaksaan memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, rumah sakit ini juga akan berperan dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan yustisial guna memastikan efektivitas sistem penegakan hukum.

Keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat melayani masyarakat luas, termasuk warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Batanghari.

Jaksa Agung juga menegaskan pembangunan RS ini memiliki peran strategis mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan bidang kesehatan yustisial, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

"Kami berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai spesifikasi yang telah direncanakan, sehingga segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata," tutup Jaksa Agung.(**)