Imbas Dugaan Pemalsuan Putusan PK MA-RI, Termohon Datangi PN Seirampah Tuntut Pengembalian Uang Rp.565 Juta

"Meskipun putusan PK Nomor 1017/PK/Pdt/2024 tersebut kami duga putusan yang palsu atau dipalsukan, yang saat ini pengusutannya sedang kami mintakan kepada Ketua MA-RI, serta ditembuskan ke Badan Pengawas (Bawas) MA, Komisi Yudisial (KY), Mabes Polri dan lain-lain, namun dengan adanya relas pemberitahuan putusan PK tersebut, memberikan arti bahwa eksekusi yang dimohonkan oleh klien kami Ibu Nurhayati tidak akan dilaksanakan oleh PN. Seirampah. Sehingga dengan itu, Ibu Nurhayati menuntut pengembalian seluruh uangnya," terangnya.

Lanjut Rumbi, pada Kamis (5/12/2024) sekira pukul 12.00 WIB, Nurhayati dengan keluarganya bernama Niko menemui Kasir PN Seirampah Nurul Choiriah Purba, dan meminta pengembalian uang SKUM sebesar Rp.30 juta. Namun, kasir tersebut menolak dengan mengatakan SKUM tidak dapat diambil sebelum ada penetapan penghentian eksekusi dari pihak Ketua PN Seirampah, Muhammad Sacral Ritonga.

Jawaban kasir ini, katanya, sempat memicu kemarahan Nurhayati dan keluarganya. Mereka meminta agar Ketau PN Seirampah dan Jurusita Rahmad Dianyah dihadirkan. Dan kalau memang putusan PK dari MA-RI itu dan menetapkan PK pemohon dikabulkan, dana SKUM yang telah disetorkan Nurhayati agar segera dikembalikan.

Baca Juga:

• Camat Tebingtinggi Kota Gelar FKP Layanan Terkait Kependudukan dan Perizinan
• Komisi VIII DPR RI Kunjungi Fraksi PKB DPRD SU Dorong Pembentukan Perda Pesantren

"Saat itu Ibu Nurhayati juga marah dengan mengatakan mana Pak Sacral, mana Rahmad Diansyah panggil ke sini, kembalikan uang saya. Saya sudah dizolimi dan dikibuli Ketua Pengadilan Negeri Seirampah Muhammad Sacral Ritonga dan Jurusita Rahmad Diansyah. Uang SKUM sudah saya bayar sebesar 30 juta, lalu dimintai uang THR untuk Pak Sacral sebesar 35 juta, terus dimintai lagi uang koordinasi eksekusi sebesar 500 juta supaya eksekusi segera dapat dijalankan. Nyatanya boro boro eksekusi, konstateringnya tanggal 7 Mei sengaja dibuat gagal, sengaja diatur massa agar berbuat onar supaya konstatering terhenti. Ini rekayasa, masak sudah hampir satu tahun, PN Seirampah tidak bisa laksanakan eksekusi. Ada apa, permainan apa ini ?. Kalau uang saya tidak segera dikembalikan Pak Sacral dan Rahmad Diansyah, maka mereka akan saya laporkan ke Mabes Polri.Mereka sudah menipu dan menggelapkan uang saya, lihat saja," ujar Rumbi menirukan ucapan lantang Nurhayati saat di PN Seirampah.

Niko yang saat itu mendampingi Nurhayati juga mengatakan akan melakukan aksi unjuk rasa di PN Seirampah untuk menguak kebobrokan PN Seirampah yang telah memperdaya Nurhayati dengan dugaan pemerasan hingga 500 juta lebih .

Selang satu jam lebih melampiaskan kekesalannya, lanjutnya, Nurhayati dan Niko kemudian ditemui Hakim Novira Br Sembiring SH MKn yang mengaku sebagai Plh Humas PN Seirampah bersama Panitera Sri Wahyuni SH MH, Panitera Muda Perdata Muhammad Amri Satya Raja Siregar SH MH, dan Panitera Muda Hukum Hezron Febranda Saragih SH MH.

Baca Juga:

• Launching ILP Paluta, Pj Sekda : Fokus pada Keluarga Unit Terkecil Masyarakat
• 1.163 Pelamar CPNS di Lingkungan Pemkab Simalungun akan Ujian SKB di Medan

Kepada Nurhayati, Hakim Novira Br Sembiring menyampaikan jika pimpinan mereka dan Jurusita Rahmad Diansyah lagi tugas luar ke Solo. Ia juga mengatakan tuntutan Nurhayati akan disampaikan ke pimpinan. Sebab mereka tidak dapat memberikan jawaban karena semua ada aturan dan prosedurnya.

"Mendengar jawaban tersebut, Ibu Nurhayati marah dengan mengatakan prosedur apa?. Apa ada kalian laksanakan prosedur di pengadilan ini?. Salinan Putusan PK saja tidak kalian berikan ke kami, padahal sudah ada relas pemberitahuan. Mana prosedur yang dijalankan?. Ingat kalian ya, saya akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan putusan PK MA-RI, dan dugaan penggelapan uang saya sebesar 565 juta ini ke yang berwajib. Main main kalian dengan rakyat," ucapnya.

Selaku Kuasa Hukum Nurhayati, Rumbi Sitompul sangat menyayangkan sikap dan perilaku dari pihak PN Seirampah. Menurutnya, kliennya tentu berhak meminta kembali uang SKUM atau panjar eksekusi yang telah dibayarkan kliennya ke PN Seirampah sebesar Rp.30 juta tersebut, karena memang eksekusi tidak dilaksanakan.