DPC Peradi Medan soal Oknum Pengacara Dipolisikan: Kita menunggu laporan korban

Medan (harianSIB.com)
Ketua DPC Peradi Medan Azwir mengaku menunggu laporan korban, Marulak Manihuruk (56) yang merasa dirinya ditipu oleh oknum pengacara di Kota Medan berinisial JN.

Hal itu bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana proses terjadinya kasus tersebut. Meski begitu, Azwir mengatakan laporan ke Peradi Medan bersifat hak bukan kewajiban.

"Kita kan disini ada Dewan Kehormatan, nanti akan diperiksa laporan korban dan klarifikasi terhadap terlapor. Ada atau tidaknya laporan, yang bersangkutan tetap akan diklarifikasi. Tapi alangkah baiknya ada laporan atau permohonan," katanya kepada wartawan, Kamis (12/9/2024).

Baca Juga:

• KY RI dan Badan Pengawasan MA RI Tindaklanjuti Laporan Pelanggaran Kode Etik Ketua PN Pematang Siantar
• Kapolrestabes : Jalan Medan-Berastagi Sudah Dibuka Tapi Bukan Untuk Umum

Hanya saja, Azwir belum mengetahui duduk permasalahannya kasus tersebut. Karena JN sendiri belum melapor ke DPC Peradi Medan.

"Tapi intinya, bahwa subjek perbuatan advokat itu apabila dalam konteks surat kuasa maka dia dalam rangka menjalankan profesinya. Tidak bisa dituntut secara pidana dan mempunyai hak imunitas, selama dia beritikad baik," jelas Azwir.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Dirikan Posko Penanggulangan Longsor Sibolangit dan Buka Nomor Pengaduannya
• Pasca Longsor di Sembahe, Total Korban Meninggal Capai 9 Orang

Namun, apabila pekerjaan itu di luar konteks surat kuasa atau tidak disebutkan dalam surat kuasa, maka itu jadi tanggung jawab advokat tersebut.

"Kita gak tau kasusnya ini, dalam rangka menjalankan profesi atau tidak," ucapnya.

Azwir tak membantah akan memberikan sanksi etik jika JN menjadi tersangka.

"Jika yang bersangkutan jadi tersangka, pasti ada dikenakan sanksi etik. Sanksi etik berupa peringatan, skorsing atau pemecatan sebagai advokat," pungkasnya.

Sebelumnya, JN dilaporkan ke Polrestabes Medan oleh mantan kliennya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan sebesar Rp130 juta.

Laporan itu tertuang dengan Nomor: STPL/B/2281/VIII/2024/SPKT RESTABES MEDAN/POLDA SUMUT, dengan pelapor atas nama Marulak Manihuruk (56) warga Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Marulak mengatakan, kasus ini berawal ketika Jonen (terlapor) yang merupakan mantan kuasa hukumnya menangani kasus permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Samosir, Sumut.

Ketika itu, lanjut Marulak, perkara tersebut kalah di Pengadilan Negeri (PN) Balige. Namun, pihaknya melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

"Saat itu, saya kenal dengan JN. JN ini menjanjikan saya kalau ada uang Rp200 juta, perkara saya bisa menang di tingkat banding. Karena dia punya teman di PT Medan," ucap Marulak kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Selanjutnya, pada Sabtu (4/3/2024) sekitar pukul 16.00 WIB, Marulak menyerahkan kepada JN uang sebesar Rp100 juta. Adapun uang tersebut diserahkan karena terlapor menjanjikan memenangkan perkara pelapor.

Kemudian, pada tanggal 14 April 2024, pelapor mentransfer kepada JN uang sebesar Rp50 juta.

"Kemudian saya juga telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp70 juta. Jadi total yang telah diterima JN adalah Rp220 juta untuk mengurus agar perkara saya menang di PT Medan," tandas Marulak.

Namun, apa yang dijanjikan JN tidak sesuai, perkara tersebut kalah. JN berjanji akan memulangkan uang yang telah diberikan jika perkara yang diurusnya kalah.

"JN baru memulangkan uang sebesar Rp90 juta dari uang telah diterimanya sebesar Rp220 juta. Sisanya Rp130 juta tak kunjung dikembalikan. Saya juga telah mencoba menghubungi JN namun tidak aktif," ujarnya.

Merasa dirugikan, pada tanggal 14 Agustus 2024, dia melaporkan JN ke Polrestabes Medan atas dugaan melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHPidana.

Secara terpisah, JN ketika dimintai tanggapan atas dirinya dilaporkan ke Polrestabes Medan mengatakan laporan itu hal yang biasa. Namun, dia mengaku sudah memulangkan uang tersebut sebesar Rp90 juta.

"Sudah saya kembalikan Rp90 juta dan sisa uang itu biaya penanganan perkara sesuai kwitansi," ujar JN. (*)