Medan (harianSIB.com)
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Muhammad Armand Effendy Pohan (56) divonis bebas dari segala tuntutan pidana, Senin (21/2/2022) sore. Putusan tersebut diapresiasi penasihat hukum terdakwa karena sudah mutlak memenuhi keadilan.
Menurut Hasrul Benny Harahap selaku ketua Tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa, apresiasi putusan tersebut diberikan karena majelis hakim masih memiliki hati nurani untuk berlaku adil dalam mengadili perkara tersebut.
"Kita mengapresiasi majelis hakim yang telah memutus perkara ini. Menurut kami, majelis hakim masih memiliki keyakinan yang murni dan berlaku adil dalam menangani perkara itu," ucap Hasrul Benny, didampingi tim lainnya Julisman dan Sahat Samosir kepada jurnalis Koran SIB Rido Sitompul.
Selain itu, Ketua Alumni FH USU 92 ini juga mengkritisi kinerja pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, yang dinilai sedari awal terlalu bersemangat memperkarakan Effendi Pohan. Padahal, alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka Effendi Pohan dianggap terlalu prematur.
"Kami pada dasarnya sepakat dengan program pemerintah yakni sama-sama memberantas tindak pidana korupsi karena kita anggap ini kejahatan luar biasa. Di sisi lain, harusnya semangat itu harus memiliki dasar yang kuat. Jangan sampai orang yang memang tidak bersalah malah disangkakan bersalah seperti klien kami ini," katanya.
Harusnya, lanjut Hasrul, penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi memang benar-benar diterapkan bagi pelaku kejahatan.
"Jangan seperti yang dialami klien ini. Kalau kebenaran itu, pasti terungkap. Tapi lihatlah, dampaknya selama ini, klien kami sudah tercap sebagai pelaku kejahatan padahal vonis majelis hakim yang sama-sama kita dengar tadi, klien kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum," katanya.
Ia pun berharap ke depannya prinsip profesionalitas harus benar-benar dilakukan para penyidik dalam penanganan suatu perkara.
"Azas kehati-hatian, prinsip profesionalitas dan lain sebagainya harusnya menjadi pedoman penyidik memeriksa suatu perkara," tegasnya.
Sebelumnya, Muhammad Armand Effendy Pohan divonis bebas dari segala tuntutan pidana pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/2/2022) sore.
Dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan yang digelar secara online di Ruang Cakra 2 PN Medan itu, hakim ketua Jarihat Simarmata menyatakan terdakwa Effendy Pohan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Langkat Mohammad Junio Ramandre.
Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa yang ditahan di rutan agar segera dibebaskan dan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. (*)
