Jakarta
(harianSIB.com)Bank Indonesia (BI) menilai ekonomi Indonesia masih jauh dari krisis. Kondisi yang terjadi belakangan ini, seperti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (
IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah dinilai hanya sementara
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (
DKMP) BI Solikin M Juhro mengatakan fundamental ekonomi masih terjaga baik. Ini terlihat dari data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih terjaga di tahun ini.
"
IHSG yang turun drastis, ketahanan nilai tukar seakan-akan ekonomi kita jelek, padahal enggak, fundamental kita masih bagus. Saya berani yakin ini masih jauh (dari kondisi krisis)," kata Solikin dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (26/3).
Baca Juga:
Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Solikin menilai masih dalam batas fundamental meskipun posisi itu merupakan yang terendah sejak 1998.
Pelemahan rupiah saat ini disebut berbeda dengan kondisi krisis saat itu, di mana terjadi lonjakan signifikan atas nilai tukar rupiah dari level Rp 2.500-an/US$ ke Rp 16.000-an/US$. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level Rp 16.566.
Baca Juga:
"Bank sentral menjaga nilai tukar sesuai mekanisme pasar dan fundamentalnya. Kalau ekonomi kita bagus, maka nilai tukar nggak akan gonjang-ganjing," terang Solikin.
IHSG juga terlihat mulai rebound. Sempat ambruk ke level 5.967 pada Senin (24/3), kini
IHSG sudah kembali ke level 6.472 per pukul 16.25 WIB.
"Saham kita lihat rebound lagi, yang jelas BI akan terus mengawal, menjaga dan kemudian kebijakan itu dilihat dari pasar dan mengawal dengan berbagai mekanisme kebijakan pemerintah," ucapnya.
Solikin menekankan pihaknya terus menjaga dan memonitor kebijakan dari pasar dan mengawal mekanisme koordinasi kebijakan dengan pemerintah.
"Kita kuatkan desain kebijakan lebih prudent, semua kita kawal sehingga kita menunjukkan resiliensi pada saat terjadi krisis global," imbuhnya.
Airlangga Buka Suara
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga bicara soal pelemahan nilai tukar Rupiah beberapa hari ini. Rupiah terus ditekan Dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari ini.
Nilai tukar Dolar AS sempat menggencet mata uang Garuda hingga level Rp 16.600-an. Kemarin, Dolar AS bergerak di rentang Rp 16.500-an.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pergerakan nilai tukar yang ekstrim baru terpantau dalam beberapa hari ini saja. Pemerintah akan memantau pergerakannya setiap hari. Pihaknya juga terus memantau beberapa faktor sentimental dari kondisi ekonomi global.
"Ini kan (pergerakan) harian, nanti dilihat. Kita melihat beberapa faktor sentimental dari luar juga," sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Airlangga juga percaya nilai tukar Dolar AS tidak akan selalu berada di zona merah. Di satu titik, penguatan pasti akan terjadi lagi.
Lebih jauh, Airlangga mengatakan urusan stabilitas nilai tukar akan menjadi domain kebijakan Bank Indonesia. "Ini kan BI stabilitas nilai tukar," lanjutnya.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan perlahan-lahan pasar saham juga sudah mulai membaik kinerjanya. Artinya, mulai banyak arus modal masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar Rupiah.
"Kalau pasar juga sudah rebound. Ekspektasi RUPS Mandiri dan BRI kan baik outcome-nya," kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menolak berkomentar ketika ditanya soal lemahnya nilai tukar.
Sri Mulyani hanya terdiam tak menjawab ketika ditanya hal tersebut, sementara Anggito mengatakan dia tak mau berkomentar, "No Comment," kata Anggito.
Merapat ke Istana
Sebelumnya, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.
"Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF," ujar Airlangga ketika tiba di Istana.
Sri Mulyani mengatakan, APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.
"Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu," kata Sri Mulyani singkat. (**)
