Jakarta (SIB)Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kegiatan retreat sangat penting diikuti oleh para kepala daerah. Tito mengatakan para kepala daerah yang telah terpilih memiliki tanggung jawab kepada rakyat, bukan partai.
"Ini (retreat) bermanfaat bukan untuk satu dua partai tapi untuk semua kepala daerah, bukan posisi partainya tapi posisi kepala daerahnya yang kita harapkan," kata Tito di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).
"Karena kepala daerah kan dipilih oleh rakyat, dan dia harus bertanggungjawab kan kepada rakyat kembali, partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor satu bukan ke partainya, tapi nomor satunya ke rakyat," sambungnya.
Baca Juga:
Tito mengatakan, ada sejumlah alasan ketidakhadiran kepala daerah di retret Magelang. Namun, Tito menegaskan jika retret tersebut digelar untuk kepentingan daerah.
"Yang gak hadir ini kan yang belum ada keterangan, ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan atau mungkin kebijakan partainya," ujarnya.
Baca Juga:
"Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat sangat penting, bukan untuk kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri, supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah," lanjut dia.
Menurutnya, ada kerugian bagi para kepala daerah yang tidak mengikuti retret. Salah satunya, kata dia, mereka akan kehilangan momentum untuk berkenalan dengan kepala daerah lain.
"Kepentingan daerah lebih penting, dan ini lah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing, jadi kalau yang gak ambil bagian ya rugi sendiri, mereka kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri dan juga kenal dengan gubernur," tuturnya.
Efisiensi Di kesempatan itu, Tito mengatakan, akan mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah terkait efisiensi anggaran.
"Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah item apa saja yang harus dilakukan efesiensi. Dan caranya bagaimana dan kami akan monitor melalui sistem kami di daerah. Dan setelah itu ditembuskan kepada Mendagri apa apa saja yang yang diefisiensikan," kata Tito.
"Tapi intinya yang utama, kegiatan utama tetap berjalan. Target-target harus tetap tercapai," tambahnya.
Tito mengatakan pengelolaan APBD menurutnya banyak yang tidak efisien. Banyak yang hanya berpikir soal belanja.
"Akibatnya apa, program-programnya banyak yang enggak efisien. Perjalanan dinas, rapat-rapat yang enggak perlu yang sebetulnya cukup dengan dilakukan zoom ya. Itu rapat yang cukup sekali dibikin empat kali. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan," katanya.
Namun ketika melaksanakan efisiensi mereka juga diminta tak sembarangan yang berujung tak terpenuhinya target.
"Ada daerah-daerah yang saya sudah sampaikan yang bisa sisa lebih penggunaan anggaran tahunannya bisa sampai ada yang Rp 5 triliun. Artinya enggak digunakan untuk pembangunan rakyat. Jadi saya disampaikan. Dan kepala daerah saya minta berpikir jangan hanya mikirin ngabisin belanja. Bagaimana cari pendapatannya," jelasnya.
Menurut Tito, pendapatan dapat diraih dengan memberikan kemudahan berusaha bagi swasta. Termasuk UMKM.
"Swasta ini bukan hanya asing ya. Swasta dalam negeri, UMKM itu dipermudah jangan dipersulit," jelasnya.
Jika sektor swasta hidup maka nanti akan memberikan retribusi pajak kepada daerah untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau PAD-nya tinggi maka daerah bisa buat program apa saja. Kalau di PAD-nya rendah, transfer pusatnya tinggi habis buat belanja pegawai. Daerah ini enggak akan pernah maju. Saya sampaikan seperti itu," pungkasnya.
Yakin Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saat ini masih terdapat 47 kepala daerah yang belum menghadiri retret tanpa alasan. Bima Arya meyakini 47 kepala daerah itu akan menyusul mengikuti retret.
"Mungkin saja hari ini nambah, mungkin saja hari ini ada yang nyusul. Tanpa alasan masih 47 (kepala daerah)," kata Bima Arya di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).
Bima Arya mengatakan, kepala daerah yang tidak mengikuti retret dapat mengirimkan wakil atau sekda. Meski begitu, Bima Arya tetap optimistis 47 kepala daerah akan segera bergabung di kegiatan retret.
"Hari ini kan dipastikan akan terlihat jelas 47 (kepala daerah) itu apakah akan ada yang menyusul, apakah ada yang menyatakan tidak ikut kan akan jelas, yang tidak itu pasti mengirimkan wakilnya atau sekda, tapi rasanya masih memungkinkan hari ini menyusul bergabung apapun alasannya," tuturnya.
MASIH ABSENSebelumnya, Bima Arya mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster masih absen dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Bima Arya mengataka, pihaknya masih menunggu kedatangan dua kepala daerah itu.
"Belum tahu kami. Belum tahu. Belum ada informasi. Kedua orang itu, Pak Pramono sama Pak Wayan. Ya intinya, 47 yang kami sebutkan eh, itu belum ada informasinya ya, kami masih menunggu. Nanti saya cek ke eh teman-teman LO ya," terang Bima Arya .
Bima Arya mengatakan, sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retreat tanpa alasan. Selain itu, ada 6 kepala daerah yang absen, namun menyertakan alasan sakit dan keperluan keluarga.
"Jadi, yang tidak datang ini kan tadi mungkin terlambat, mungkin tersendat, dan lain-lain begitu. Jadi, tadi berapa, 47. 47 belum hadir di sini. Ya, ini masih kita dalami," kata Bima.
Perihal asal partai 47 kepala daerah yang absen tanpa alasan itu, kata Bima Arya, baru menerima data secara mentah. Pihaknya belum mengetahuinya secara pasti.
Gelombang KeduaKemendagri menyampaikan akan ada retret gelombang dua.
Pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua itu menunggu sidang sengketa hasil pilkada dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab masih ada kepala daerah yang masih bersengketa.
"Ya, mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya," kata Bima Arya.
"Ya, menunggu keputusan MK," sambungnya.
Standby Sementara itu, Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut, 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan (PDIP) telah bersiap di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang.
"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan," kata Hasto, Sabtu (22/2).
Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.
"Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambung Hasto.
Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.
"Mewakili kami-kami yang di sini standby untuk masuk. Kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP. Juga, mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," kata mantan Bupati Kulon Progo itu.
Diberitakan sebelumnya, 55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (**)
