Kepala Daerah Harus Tanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Efisiensi
Di kesempatan itu, Tito mengatakan, akan mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah terkait efisiensi anggaran.

"Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah item apa saja yang harus dilakukan efesiensi. Dan caranya bagaimana dan kami akan monitor melalui sistem kami di daerah. Dan setelah itu ditembuskan kepada Mendagri apa apa saja yang yang diefisiensikan," kata Tito.

Baca Juga:

• Retreat di Magelang, Bupati Dapat Bekal untuk Rumuskan Strategi Pembangunan di Labura
• Ikuti Retraet Pembekalan Kepala Daerah, Gubernur Sumut Bobby Nasution Siap Terima Gemblengan

"Tapi intinya yang utama, kegiatan utama tetap berjalan. Target-target harus tetap tercapai," tambahnya.

Tito mengatakan pengelolaan APBD menurutnya banyak yang tidak efisien. Banyak yang hanya berpikir soal belanja.

Baca Juga:

• Ini Kepala Daerah PDIP yang Tidak Ikut Retreat
• Kemendagri Siapkan Gelombang Kedua Untuk Kepala Daerah yang Absen Retret

"Akibatnya apa, program-programnya banyak yang enggak efisien. Perjalanan dinas, rapat-rapat yang enggak perlu yang sebetulnya cukup dengan dilakukan zoom ya. Itu rapat yang cukup sekali dibikin empat kali. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan," katanya.

Namun ketika melaksanakan efisiensi mereka juga diminta tak sembarangan yang berujung tak terpenuhinya target.

"Ada daerah-daerah yang saya sudah sampaikan yang bisa sisa lebih penggunaan anggaran tahunannya bisa sampai ada yang Rp 5 triliun. Artinya enggak digunakan untuk pembangunan rakyat. Jadi saya disampaikan. Dan kepala daerah saya minta berpikir jangan hanya mikirin ngabisin belanja. Bagaimana cari pendapatannya," jelasnya.

Menurut Tito, pendapatan dapat diraih dengan memberikan kemudahan berusaha bagi swasta. Termasuk UMKM.

"Swasta ini bukan hanya asing ya. Swasta dalam negeri, UMKM itu dipermudah jangan dipersulit," jelasnya.

Jika sektor swasta hidup maka nanti akan memberikan retribusi pajak kepada daerah untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau PAD-nya tinggi maka daerah bisa buat program apa saja. Kalau di PAD-nya rendah, transfer pusatnya tinggi habis buat belanja pegawai. Daerah ini enggak akan pernah maju. Saya sampaikan seperti itu," pungkasnya.