RE Nainggolan Minta TPL Bijak, Seharusnya Tidak Hambat Akses Warga

Medan (harianSIB.com)

Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. RE Nainggolan meminta PT Toba Pulp Lestari (TPL) agar lebih bijaksana dalam menyikapi konflik dengan warga Dusun Nagasaribu Siharbangan, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Pernyataan tersebut disampaikan RE Nainggolan kepada jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (18/2/2025), menanggapi pemblokiran akses jalan menuju lahan pertanian warga yang dilakukan oleh TPL.

Baca Juga:

• Setelah Diberitakan harianSIB.com, Portal TPL Akhirnya Dibuka
• Kejati Sumut Tangkap Tersangka Oknum Wakil Direktur II CV PN Saat Jualan Bakso Keliling di Tarutung

Sebagai Bupati Tapanuli Utara periode 1999-2004, RE Nainggolan menegaskan seharusnya TPL telah memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

"Mereka bukan baru beroperasi di sini. Sudah seharusnya mereka memahami dinamika dengan warga dan belajar dari pengalaman agar tidak terjadi konflik berulang," ujarnya.

Baca Juga:

• PT TPL Blokir Akses Masyarakat, Lamsiang Sitompul: TPL Harus Menghormat Kehadiran Ephorus
• Terungkap Alasan Bandara Sisingamangaraja XII Silangit Turun Status

Ia menekankan, keberadaan perusahaan di suatu wilayah semestinya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan ketegangan.

"Jika sudah menyangkut kepentingan mendasar warga, TPL sebaiknya mencari solusi yang lebih bijak. Jangan sampai tindakan yang diambil justru memperkeruh situasi," tambahnya.

Menurutnya, pendekatan yang baik dan komunikasi terbuka harus menjadi prioritas perusahaan dalam menyelesaikan persoalan ini.

Ia juga mengkritisi tindakan penutupan jalan serta pendataan yang tidak diperlukan, mengingat akses tersebut merupakan jalur umum yang digunakan masyarakat sehari-hari, terutama untuk keperluan mata pencaharian mereka.

RE Nainggolan juga mengingatkan bahwa masyarakat setempat sangat bergantung pada lahan pertanian untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil perusahaan seharusnya tidak merugikan warga atau menghambat akses mereka terhadap sumber penghidupan.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik ini.

Menurutnya, stabilitas sosial harus dijaga, dan hak-hak masyarakat perlu dihormati dalam setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan besar seperti TPL. (*)