Jakarta
(harianSIB.com)
Kepala Kantor Komunikasi Presiden
Hasan Nasbi mengungkap arahan terbaru
Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan
judi online. Prabowo, menurut Hasan, ingin penindakan tidak hanya mem
blokir situsnya, tapi juga menelusuri aliran uang
judi online.
"Tadi Bapak (presiden) minta itu, jadi perang sama
judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya takedown situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2) seperti yang dilansir Harian SIB.
Baca Juga:
Dia menegaskan, pemerintah serius memerangi
judi online. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi
judi online.
"Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap
judi online. Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara," ujar Hasan.
Baca Juga:
Hasan bilang, Prabowo telah meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengawasi dan mempelototi langsung sistem pembayaran. Sebab, dari sektor ini lah transaksi
judi online bisa berkembang pesat.
Terbitkan PP
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (
Komdigi)
Meutya Hafid menyebut, Prabowo akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait penindakan
judi online (judol). PP itu akan mengatur lebih tegas pemberantasan
judi online.
"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan
judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP yang mungkin mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan
judi online," kata Meutya seusai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).Perkembangan terbaru, Meutya mengatakan pihaknya sudah memblokir hampir satu juta situs
judi online. Namun, ia menegaskan pemblokiran situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah
judi online.
"Mungkin itu dari kami update dari kondisi saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir dari 1.000.000 situs. Namun dengan demikian, sekali lagi bahwa men-takedown dan situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa giat lainnya," ujarnya.
Meutya menekankan kesepakatan agar setiap platform patuh dengan aturan. Konten terkait
judi online dan pornografi wajib diblokir secepat mungkin.
"Itu dari kami tentu kita akan giatkan terus sesuai arahan presiden bagaimana penanganan
judi online ini tidak selesai tapi secara kontinuitas akan terus dilakukan dan tugasnya tidak hanya kepada kami juga tentu kepada kepolisian kejaksaan dan juga pihak-pihak lainnya demikian terima kasih," ujarnya.
Berantas Korupsi
Terpisah, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto jangan menghadap
Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Aris mengaku diberi petunjuk tentang pemberantasan korupsi.
"Ya dipanggil saja diberikan petunjuk. Petunjuk tentang segala macam ya kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih. Seperti itu saja, yang ringan-ringan saja," kata Aris di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Aris menepis ada pembahasan soal reshuffle. Dia menyebutkan, Prabowo menekankan pembangunan harus tetap berjalan dan korupsi harus dihilangkan.
"Nggak (soal reshuffle) itu nanti beliau lah. Saya hanya diberikan petunjuk aja, seperti biasa lah. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, ditegakkan, hukum yang benar ya, illegal mining, illegal logging, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik," katanya.
Aris juga menekankan pesan Prabowo agar sinergi antarlembaga hingga kementerian tetap terjaga. Dia mengatakan penegakan hukum juga harus solid.
"Sinergi dengan beberapa lembaga dan kementerian penegakan hukum harus solid segala macam ya. Saya rasa itu aja, nanti tunggu aja, masih banyak yang dipanggil," ujarnya. (**)
