Prabowo Perintahkan Perang Lawan Judi Online

Jakarta(harianSIB.com)

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkap arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan judi online. Prabowo, menurut Hasan, ingin penindakan tidak hanya memblokir situsnya, tapi juga menelusuri aliran uang judi online.

"Tadi Bapak (presiden) minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya takedown situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2) seperti yang dilansir Harian SIB.

Baca Juga:

• Jaga Harga Bahan Pokok Saat Puasa
• Mahasiswa Bakar Ban Bekas di DPRD SU Tuntut Pemerintah Cabut Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Dia menegaskan, pemerintah serius memerangi judi online. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi judi online.

"Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online. Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara," ujar Hasan.

Baca Juga:

• Fakta-fakta Danantara, Badan Baru yang Kelola Aset Negara Rp9.049 T
• Presiden Prabowo Lantik Bupati dan Wabup Labuhanbatu

Hasan bilang, Prabowo telah meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengawasi dan mempelototi langsung sistem pembayaran. Sebab, dari sektor ini lah transaksi judi online bisa berkembang pesat.

Terbitkan PP
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebut, Prabowo akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait penindakan judi online (judol). PP itu akan mengatur lebih tegas pemberantasan judi online.

"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP yang mungkin mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online," kata Meutya seusai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).