Washington
(harianSIB.com)
Kampanye
Presiden Donald Trump dan penasihatnya
Elon Musk untuk me
rombak birokrasi AS secara besar-besaran berlanjut pada Jumat (14/2) seperti yang dilansir Harian SIB, dengan
memecat lebih dari 9.500 pekerja yang menangani berbagai tugas, mulai dari pengelolaan lahan federal hingga perawatan veteran militer.
Para pekerja di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan, serta Layanan Masyarakat diberhentikan dalam upaya pemangkasan yang sejauh ini sebagian besar menyasar para pegawai percobaan di tahun pertama kerja yang memiliki perlindungan kerja yang lebih minim.
Baca Juga:
Pemecatan itu, sebagaimana dilaporkan Reuters dan media besar AS lainnya, merupakan tambahan terhadap sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima tawaran pesangon dari Trump dan Musk untuk mengundurkan diri secara sukarela. Menurut
Gedung Putih, jika ditotal, jumlah pekerja yang terkena dampak mencapai sekitar 3 persen dari 2,3 juta pegawai negeri sipil negara itu.
Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan banyak uang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Pemerintah AS mempunyai utang sekitar 36 triliun dolar dan mengalami defisit 1,8 triliun dolar tahun lalu. Selain itu ada kesepakatan bipartisan antara Partai Republik dan Demokrat terkait perlunya reformasi untuk mengatasi masalah keuangan pemerintah.
Baca Juga:
Namun anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan, Trump melanggar kewenangan konstitusional legislatif dalam mengelola anggaran federal, meskipun rekan-rekannya dari Partai Republik yang menguasai mayoritas kursi di kedua kamar Kongres (di Senat dan DPR) sebagian besar mendukung langkah-langkah tersebut.
Sejumlah sumber Reuters mengatakan, kecepatan dan cakupan upaya Musk telah menimbulkan frustrasi yang semakin besar di antara beberapa staf Trump akibat kurangnya koordinasi. Hal itu termasuk dirasakan oleh Kepala Staf
Gedung Putih, Susie Wiles.
Selain pengurangan jumlah pegawai, Trump dan Musk berupaya menghapus perlindungan bagi pegawai negeri karier (perlindungan hukum dan kebijakan untuk memastikan pegawai tidak dipecat atau diperlakukan tidak adil karena alasan politik atau perubahan pemerintahan), membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, serta hampir sepenuhnya menutup beberapa lembaga pemerintah seperti USAID dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
Sejumlah sumber yang mengetahui pemangkasan pegawai mengatakan kepada Reuters, hampir setengah dari pegawai percobaan di CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS) dan sejumlah pegawai di NIH (Institut Kesehatan Nasional) sedang dipaksa keluar.
Sekitar 3.400 pegawai baru di Dinas Kehutanan AS dan sekitar 1.000 pegawai di Dinas Taman Nasional diberhentikan, kata sumber-sumber yang mengetahui kebijakan tersebut hari Jumat.
Lembaga pemungut pajak, Internal Revenue Service (IRS), bersiap untuk memberhentikan ribuan pekerja minggu depan, kata dua orang yang mengetahui masalah itu. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi sumber daya menjelang tenggat waktu pelaporan pajak penghasilan. warga AS pada 15 April mendatang.
Pemotongan anggaran lainnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan penting berada dalam bahaya. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, program federal menghentikan perekrutan petugas pemadam kebakaran musiman dan menunda pembersihan hutan dari material berbahaya seperti kayu mati, kata sejumlah organisasi yang terdampak kebijakan itu.
Para pengamat mempertanyakan pendekatan yang dilakukan Musk, orang terkaya di dunia, yang memiliki pengaruh luar biasa dalam kepresidenan Trump.
Menteri Keuangan Scott Bessent pada hari Jumat mengabaikan kekhawatiran tersebut, dengan membandingkan apa yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) bentukan Musk dengan audit keuangan.
"Mereka orang-orang yang serius, dan mereka bergerak dari satu lembaga ke lembaga lain, melakukan audit, mencari praktik terbaik," katanya kepada Fox Business Network.
Menurut sejumlah pakar anggaran, Musk mengandalkan sekelompok insinyur muda dengan sedikit pengalaman pemerintahan untuk menjalankan kampanye DOGE-nya, dan pemangkasan awal yang mereka lakukan tampaknya lebih didorong oleh ideologi ketimbang upaya menekan biaya.
Pangkas Staf
Trump juga menginstruksikan kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi pengurangan staf.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya merombak korps diplomatik AS guna menyesuaikan dengan kebijakan luar negeri yang diusung Trump.
Menurut laporan Reuters, Jumat (14/2), tiga sumber yang mengetahui kebijakan ini menyebutkan, sejumlah kedutaan telah diminta untuk mempertimbangkan pemangkasan tenaga kerja, baik warga negara AS maupun staf lokal, masing-masing sebesar 10 persen.
Kedutaan besar diminta mengirim daftar tenaga kerja mereka ke Departemen Luar Negeri AS pada Jumat ini, sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Pejabat AS yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, pengurangan staf juga telah terjadi di Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Departemen Luar Negeri AS.
Sekitar 60 kontraktor diberhentikan dalam beberapa pekan terakhir, dengan kemungkinan adanya pengurangan lebih lanjut di biro lain.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan eksekutif yang dikeluarkan Trump pada Rabu lalu, yang menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk mereformasi kementerian luar negeri.
Dalam perintah tersebut, Trump menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan memastikan "implementasi yang tepat dan efektif" terhadap kebijakan luar negeri AS.
"Menteri harus mempertahankan tenaga kerja terbaik yang terdiri dari patriot untuk menjalankan kebijakan ini dengan efektif," demikian bunyi perintah tersebut.
Selain pengurangan staf, perintah eksekutif ini juga membuka kemungkinan revisi terhadap Foreign Affairs Manual, dokumen kebijakan dan prosedur yang mengatur kerja Departemen Luar Negeri AS di dalam dan luar negeri.
Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan agenda presiden dapat berujung pada sanksi indisipliner, termasuk pemecatan.
Kebijakan ini terjadi di tengah langkah lebih luas dari Trump untuk merampingkan birokrasi pemerintahan AS.
Beberapa jam setelah menjabat kembali pada 20 Januari lalu, ia memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri, memastikan bahwa bantuan yang diberikan selaras dengan prinsip "America First".
Dalam upaya ini, Trump menunjuk
Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan, yang ditugaskan merampingkan berbagai lembaga federal.
Salah satu target utama adalah US Agency for International Development (USAID), yang kini menghadapi ancaman pembubaran.
Selain itu, Musk juga memimpin upaya pembubaran Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau), lembaga yang selama ini berfungsi melindungi warga AS dari praktik keuangan yang tidak bertanggung jawab.
Instruksi pengurangan staf kedutaan ini pertama kali dilaporkan oleh ABC News. Keputusan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan diplomat dan staf lokal yang selama ini berperan penting dalam menjalankan hubungan luar negeri AS di berbagai negara.
KesalSementara itu, sejumlah pejabat White House atau
Gedung Putih AS kabarnya kesal terhadap keputusan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE)
Elon Musk. Orang terkaya dunia, yang kini jadi mitra kerja
Presiden Donald Trump itu, ya memotong anggaran Kementerian hingga PHK pegawai.
Melansir Reuters, Sabtu (15/2), para pejabat itu merasa sangat jengkel dengan gaya kerja
Elon Musk dan timnya yang tidak berkoordinasi dengan mereka.
Sebab para pejabat
Gedung Putih ini kerap kali tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan-keputusan penting tadi.
Empat orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan, salah satu pejabat
Gedung Putih yang paling kesal dengan tingkah laku Musk ini adalah Kepala staf Trump, Susie Wiles. Bahkan dalam salah satu kesempatan Wiles meminta untuk bertemu secara langsung dengan Musk guna membahas hal ini.
"Wiles dan sejumlah stafnya utamanya baru-baru ini berbicara kepada Musk tentang masalah tersebut," kata salah satu sumber kepada Reuters, Sabtu (15/2).
"Dalam percakapan baru-baru ini, Wiles dan stafnya menyampaikan pesan kepada Musk 'Kita perlu menyampaikan semua ini. Kita perlu dilibatkan,'," jelas sumber itu.
Meski begitu, hingga saat ini Reuters tidak dapat menentukan waktu pasti kapan pembicaraan itu berlangsung atau perubahan apa yang terjadi kepada Musk setelah percakapan itu.
Sementara itu Musk sendiri tidak menanggapi permintaan komentar atas kabar tersebut. Kemudian
Gedung Putih juga menolak berkomentar.
Seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut membantah pernyataan sumber tentang ketegangan tersebut, dengan mengatakan bahwa "kendala operasional" awal telah diatasi.
"Musk mengirimkan laporan kepada Wiles di penghujung hari dan mereka berbicara melalui telepon hampir setiap hari," ujar pejabat tersebut.(**)
