Washington
(harianSIB.com)
Kampanye
Presiden Donald Trump dan penasihatnya
Elon Musk untuk me
rombak birokrasi AS secara besar-besaran berlanjut pada Jumat (14/2) seperti yang dilansir Harian SIB, dengan
memecat lebih dari 9.500 pekerja yang menangani berbagai tugas, mulai dari pengelolaan lahan federal hingga perawatan veteran militer.
Para pekerja di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan, serta Layanan Masyarakat diberhentikan dalam upaya pemangkasan yang sejauh ini sebagian besar menyasar para pegawai percobaan di tahun pertama kerja yang memiliki perlindungan kerja yang lebih minim.
Baca Juga:
Pemecatan itu, sebagaimana dilaporkan Reuters dan media besar AS lainnya, merupakan tambahan terhadap sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima tawaran pesangon dari Trump dan Musk untuk mengundurkan diri secara sukarela. Menurut
Gedung Putih, jika ditotal, jumlah pekerja yang terkena dampak mencapai sekitar 3 persen dari 2,3 juta pegawai negeri sipil negara itu.
Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan banyak uang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Pemerintah AS mempunyai utang sekitar 36 triliun dolar dan mengalami defisit 1,8 triliun dolar tahun lalu. Selain itu ada kesepakatan bipartisan antara Partai Republik dan Demokrat terkait perlunya reformasi untuk mengatasi masalah keuangan pemerintah.
Baca Juga:
Namun anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan, Trump melanggar kewenangan konstitusional legislatif dalam mengelola anggaran federal, meskipun rekan-rekannya dari Partai Republik yang menguasai mayoritas kursi di kedua kamar Kongres (di Senat dan DPR) sebagian besar mendukung langkah-langkah tersebut.
Sejumlah sumber Reuters mengatakan, kecepatan dan cakupan upaya Musk telah menimbulkan frustrasi yang semakin besar di antara beberapa staf Trump akibat kurangnya koordinasi. Hal itu termasuk dirasakan oleh Kepala Staf
Gedung Putih, Susie Wiles.
Selain pengurangan jumlah pegawai, Trump dan Musk berupaya menghapus perlindungan bagi pegawai negeri karier (perlindungan hukum dan kebijakan untuk memastikan pegawai tidak dipecat atau diperlakukan tidak adil karena alasan politik atau perubahan pemerintahan), membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, serta hampir sepenuhnya menutup beberapa lembaga pemerintah seperti USAID dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
