Dasco: Ada Menteri Tidak Seirama

Jakarta(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mendengar informasi soal menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

"Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2) seperti yang diberitakan Harian SIB.

Baca Juga:

• PENGACARA HOTMA SITOMPOEL MENINGGAL DUNIA
• MAHASISWA MINTA SEKDA MEDAN DICOPOT

Dia mengingatkan tidak ada pihak yang mendahului Prabowo soal urusan reshuffle. Dasco juga mengajak semua pihak menunggu kebijakan Prabowo.

"Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana," ujarnya.

Baca Juga:

• Insiden Pendaratan di Tanjungpinang, Ban Pesawat Garuda Indonesia Copot
• Belum Terima Pembayaran hampir Rp 1 M, Mitra Dapur Makan Bergizi Akan Tempuh Jalur Hukum

Dasco tak menyebut siapa sosok yang tidak seirama itu. Dia juga mengaku tak tahu apakah evaluasi dari Prabowo akan berujung pada reshuffle atau hanya memberi teguran.

"Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan," katanya.

Hanya Prabowo
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal isu peluang reshuffle kabinet atau perombakan kabinet usai penyataan tegas yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Hasan mengatakan rencana ada atau tidaknya reshuffle hanya diketahui Prabowo.

"Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Terkait peringatan tegas Prabowo saat sambutan di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama yang menyatakn akan menindak tegas jajarannya jika tak patuh, menurut Hasan bukan pertama kali diungkap. Hasan mengatakan Prabowo kerap mengingatkan jajarannya.

"Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama Presiden," ujarnya.

Hasan pun menyebut peringatan itu tidak ditujukan ke siapa pun. Menurutnya, hal itu peringatan lumrah yang biasa diungkap Prabowo kepada jajaran.
"Jadi ini bukan yang pertama. Jadi Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi kemudian memberikan arahan juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya Presiden juga seperti itu," lanjutnya.

Hasan pun mengungkap kondisi kabinet saat ini masih berjalan baik. Ia menekankan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada jajaran kabinet saat rapat evaluasi 100 hari pertama.

"Menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada anggota kabinet. Karena sudah menjalankan arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik dan itu tercermin dalam approval rating kan," ujarnya.

Hasan mengatakan kerja baik kabinet terbukti dari hasil survei 3 lembaga. Ia menekankan ini menjadi bukti kerja pemerintah yang dirasakan sampai masyarakat.

"Kan itu bisa dibantah. Sudah ada 3 lembaga yang mengeluarkan approval rating dan itu bagus. Approval rating dari Kompas, 80,9%. Approval rating dari versi Indikator 79%. Kemaren versi Lembaga Survei Indonesia 85%," ujarnya.

"Ini kan bukti, bukti bahwa apresiasi yang diberikan presiden diberikan sesuai dengan fakta dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.

MASIH GAGAP
PDIP berharap Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi menteri-menteri di kabinetnya setelah 100 hari kerja. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, ada menteri yang masih gagap mengikuti ritme kerja Prabowo hingga saat ini.

"Kalau saya melihat jalannya pemerintahan 100 hari kinerja pemerintahan kita, walaupun kita tahu bersama dari sisi kepuasan publik 85 persen ke Pak Presiden, itu adalah sesuatu luar biasa. Namun, pada saat yang sama, kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap Presiden bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya," kata Said kepada wartawan, Jumat (7/2).

"Dan ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat, bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden," lanjutnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menyinggung soal kisruh kebijakan distribusi LPG beberapa waktu lalu yang dianggap membebani Prabowo. Dia mengkritik kebijakan tersebut yang langsung diterapkan sebelum diuji.

"Iya pastilah soal LPG, karena menimbulkan keriuhan-kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan," katanya.

Said menilai, 100 hari kerja sudah cukup bagi Prabowo melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Meski begitu, dia memprediksi reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu 3-4 bulan lagi.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun tampaknya bapak presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," kata Said.

Menindak
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tegas menyatakan dirinya tidak segan menindak anak buahnya yang tidak bekerja serius. Dia bahkan mengatakan, tidak akan ragu untuk menyingkirkan anak buahnya yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2) malam.

Awalnya, Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya. (**)