Jakarta
(harianSIB.com)
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan
peringatan keras kepada para
pengusaha jasa penggilingan padi, bahwa pemerintah
tidak akan menoleransi praktik-praktik yang merugikan petani.
Hal itu dikatakan, seperti yang diberitakan Harian SIB, Presiden Prabowo merespons laporan Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (
Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam pertemuan virtual di Jakarta, Senin (3/2), bahwa masih ada pengusaha penggilingan yang membeli
gabah kering petani kurang dari harga yang ditetapkan pemerintah, senilai Rp6.500 per kg.
Baca Juga:
"Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku usaha penggilingan padi yang melanggar ketentuan harga.
Baca Juga:
"Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," katanya.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengimbau seluruh aparat penegak hukum dan dinas pertanian di berbagai daerah untuk mengawasi setiap aktivitas penggilingan padi di Indonesia.
Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas keluhan para petani yang merasa sering dikorbankan oleh kebijakan penggilingan padi yang tidak menguntungkan mereka.
Menurut Presiden, dalih kadar air, rendemen, dan kualitas yang sering dikemukakan sebagai alasan pengurangan harga jual padi, merupakan taktik yang kerap merugikan petani kecil.
Prabowo juga menegaskan pentingnya peran serta pengusaha dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab kemasyarakatan.
"Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung, dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung," ujarnya.
KesalPrabowo juga mengutarakan kekesalannya terhadap penggilingan yang menyerap
gabah kering panen (GKP) di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Dia meminta agar penggilingan jangan mengorbankan petani dengan alasan kualitas GKP.
Pemerintah telah menetapkan HPP GKP Rp 6.500 per kilogram (kg). Pemerintah juga telah menghapus kebijakan aturan kualitas gabah yang diserap Rp 6.500/kg, sehingga tak ada gabah yang dibeli di bawah itu.
"Jangan selalu korbankan petani, alasan kadar air, rendemen, kualitaslah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu cara cara orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak," tegasnya, di Kementerian Pertanian, Senin (3/2).
Prabowo mengatakan, jika penggilingan swasta tidak bisa memenuhi harga GKP saat ini, pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menyebut, negara dapat membangun ribuan penggilingan.
"Saya minta delegasi dari
Perpadi menghadap saya. Kita tidak main-main, kalau perlu pemerintah yang akan mengopersikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan padi," ucapnya.
Untuk itu, dia akan memanggil
Perpadi guna berbicara secara detail terkait penyerapan GKP. Dia meminta Ketua Umum
Perpadi Sutarto menghadapnya.
Harus Meningkat
Dia menegaskan, kesejahteraan para petani harus meningkat.
"Petani kita adalah produsen, produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga
gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500. Saya siap keluarkan PP," tegasnya.
Dia meminta jajaran menteri hingga para ahli untuk merumuskan langkah-langkah terkait penetapan HPP
gabah kering panen Rp6.500 per kilogram.
Prabowo ingin Indonesia mengikuti negara lain terkait pangan yang tak memakai sistem kapitalis bebas.
"Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pegusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga" ujarnya.
Hidup MatiPrabowo juga menegaskan bahwa swasembada serta masalah pangan merupakan hidup dan matinya bangsa Indonesia. Dia mengajak semua pihak untuk ikut mendukung swasembada pangan.
"Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini," kata Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, HPP
gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.
Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.
"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1).
Dia memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap
gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.
"Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah," dia menambahkan.
Menko Zulkifli menegaskan, ada sanksi yang dijatuhkan jika perusahaan tidak menaati harga yang sudah ditetapkan tersebut. Meski begitu, dia tidak merinci jenis sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar.
"Tentu kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Nah karena itu harga tidak boleh ditawar-tawar," tegas Zulkifli Hasan. (**)
