Prabowo: Jangan Korbankan Petani

Hidup Mati

Prabowo juga menegaskan bahwa swasembada serta masalah pangan merupakan hidup dan matinya bangsa Indonesia. Dia mengajak semua pihak untuk ikut mendukung swasembada pangan.

"Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini," kata Prabowo.

Baca Juga:

• DPD RI: Pemangkasan Anggaran di Kementerian/Lembaga untuk Disiplinkan Pengelolaan APBN
• Menhut Cabut Izin Kelola Hutan 18 Perusahaan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.

Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.

Baca Juga:

• Tersangka Bandar Sabu Sebut Setor Rp160 Juta Setiap Bulan ke Oknum Pejabat Polres Labuhanbatu
• Prabowo: Sita Kembali Aset Negara

"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1).

Dia memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.

"Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah," dia menambahkan.

Menko Zulkifli menegaskan, ada sanksi yang dijatuhkan jika perusahaan tidak menaati harga yang sudah ditetapkan tersebut. Meski begitu, dia tidak merinci jenis sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar.

"Tentu kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Nah karena itu harga tidak boleh ditawar-tawar," tegas Zulkifli Hasan. (**)