Jakarta
(harianSIB.com)
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan
peringatan keras kepada para
pengusaha jasa penggilingan padi, bahwa pemerintah
tidak akan menoleransi praktik-praktik yang merugikan petani.
Hal itu dikatakan, seperti yang diberitakan Harian SIB, Presiden Prabowo merespons laporan Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (
Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam pertemuan virtual di Jakarta, Senin (3/2), bahwa masih ada pengusaha penggilingan yang membeli
gabah kering petani kurang dari harga yang ditetapkan pemerintah, senilai Rp6.500 per kg.
Baca Juga:
"Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku usaha penggilingan padi yang melanggar ketentuan harga.
Baca Juga:
"Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," katanya.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengimbau seluruh aparat penegak hukum dan dinas pertanian di berbagai daerah untuk mengawasi setiap aktivitas penggilingan padi di Indonesia.
Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas keluhan para petani yang merasa sering dikorbankan oleh kebijakan penggilingan padi yang tidak menguntungkan mereka.
Menurut Presiden, dalih kadar air, rendemen, dan kualitas yang sering dikemukakan sebagai alasan pengurangan harga jual padi, merupakan taktik yang kerap merugikan petani kecil.
Prabowo juga menegaskan pentingnya peran serta pengusaha dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab kemasyarakatan.
"Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung, dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung," ujarnya.
KesalPrabowo juga mengutarakan kekesalannya terhadap penggilingan yang menyerap
gabah kering panen (GKP) di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Dia meminta agar penggilingan jangan mengorbankan petani dengan alasan kualitas GKP.
Pemerintah telah menetapkan HPP GKP Rp 6.500 per kilogram (kg). Pemerintah juga telah menghapus kebijakan aturan kualitas gabah yang diserap Rp 6.500/kg, sehingga tak ada gabah yang dibeli di bawah itu.
"Jangan selalu korbankan petani, alasan kadar air, rendemen, kualitaslah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu cara cara orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak," tegasnya, di Kementerian Pertanian, Senin (3/2).
Prabowo mengatakan, jika penggilingan swasta tidak bisa memenuhi harga GKP saat ini, pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menyebut, negara dapat membangun ribuan penggilingan.
"Saya minta delegasi dari
Perpadi menghadap saya. Kita tidak main-main, kalau perlu pemerintah yang akan mengopersikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan padi," ucapnya.
Untuk itu, dia akan memanggil
Perpadi guna berbicara secara detail terkait penyerapan GKP. Dia meminta Ketua Umum
Perpadi Sutarto menghadapnya.
Harus Meningkat
Dia menegaskan, kesejahteraan para petani harus meningkat.
"Petani kita adalah produsen, produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga
gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500. Saya siap keluarkan PP," tegasnya.
Dia meminta jajaran menteri hingga para ahli untuk merumuskan langkah-langkah terkait penetapan HPP
gabah kering panen Rp6.500 per kilogram.
Prabowo ingin Indonesia mengikuti negara lain terkait pangan yang tak memakai sistem kapitalis bebas.
"Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pegusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga" ujarnya.
