Jaksa Agung Bantah Saingan dengan KPK soal Berantas Korupsi

Jakarta (SIB)
Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah isu mengenai adanya persaingan antara pihaknya dengan KPK dalam menindak perkara korupsi. Burhanuddin menegaskan, kedua instansi sama-sama bekerja dalam memberantas praktik rasuah di Tanah Air.

Hal itu disampaikan ST Burhanuddin usai menerima audiensi dari Setyo dan jajaran pimpinan KPK yang baru pada Rabu (8/1).

"Di antara kami ini tidak ada apa-apa, yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing," kata Burhanuddin usai pertemuan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, seperti dilansir Harian SIB, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Ahok: Kejagung Perlu Panggil Alfian Nasution Terkait Minyak Mentah
• Dua Anggota DPR Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI

"Tidak, kami sama-sama (bekerja berantas korupsi). Kami mencintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Burhanuddin mengaku kunjungan pimpinan KPK periode 2024-2029 sangat berarti bagi pihaknya. Termasuk dalam rangka koordinasi dan sinergi kerja-kerja penegakan hukum ke depannya.

Baca Juga:

• Eks Dirut BJB Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan oleh KPK
• Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Deliserdang Tahan Kades Tanjung Garbus II

"Kami dapat kunjungan kehormatan dari Ketua KPK dan para wakil ketua setelah dilantik sebulan yang lalu dan tentunya kehadiran beliau sangat berarti bagi kami-kami, karena kita memiliki langkah-langkah yang sinergi di antara kami," ucapnya.

"Ini adalah langkah awal kami untuk melangkah ke depan untuk lebih baik lagi," sambungnya.

SEMAKIN KUAT
Sementara itu, wartawan SIB dari Jakarta melaporkan, Burhanuddin menegaskan, hubungan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin kuat. Apalagi keduanya sepakat menjalin kerjasama antar lembaga pemberantasan Korupsi di Indonesia.

"Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam memberantas korupsi. Pertemuan hari ini adalah langkah awal menuju hubungan dan kinerja yang lebih baik di masa depan," kata Burhanuddin di hadapan wartawan di Jakarta.

Menurutnya, dengan adanya pertemuan di antara kedua pimpinan, tentunya mempunyai makna komitmen kedua lembaga untuk bekerja sama lebih erat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Setyo Budiyanto menegaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah isu penting terkait upaya pemberantasan korupsi yang tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.

"Pemberantasan korupsi menjadi atensi utama kami sebagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan RI dan KPK," kata Setyo.
Setyo juga mengatakan, sinergisitas di antara kedua lembaga penegak hukum itu, juga meningkatkan pelatihan bersama, peningkatan upaya pemulihan aset, dan pembentukan Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung.

Jenderal bintang tiga ini berharap sinergitas antara Kejaksaan Agung dan KPK dapat menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara signifikan.

"Dengan sinergi yang kuat antara Kejaksaan Agung dan KPK, kami yakin pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif dan tujuan masyarakat serta pemerintah, yaitu menurunnya angka korupsi, bisa tercapai,"pungkasnya.

TEMUI KAPOLRI
Usai menyambangi Jaksa Agung, KPK juga menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1).
Dalam kunjungan tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kunjungan itu dan memastikan akan berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan KPK.

Listyo memastikan penanganan kasus dugaan korupsi antara Kepolisian dengan KPK tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
Kapolri berjanji akan segera memperbaiki perjanjian kerja sama KPK dan Polri untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini akan menjadi landasan untuk menjalankan kolaborasi yang lebih efektif di lapangan.

PASTIKAN
Listyo Sigit Prabowo juga memastikan kerja Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tidak akan tumpah tindih dengan KPK.

"Banyak yang bertanya bahwa apakah Kortas Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK ataupun APH lain, tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipikor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama, dan sinergisitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Kapolri.

Kapolri mengatakan, pihaknya akan memperbarui isi nota kesepahaman dengan pimpinan baru KPK periode 2024-2029, termasuk memasukkan poin-poin tambahan. Dengan begitu, kata dia, sinergisitas Korps Bhayangkara dan Lembaga Antirasuah dapat berjalan semakin baik.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan KPK yang baru, kita semuanya memiliki tugas bersama untuk memperbaiki IPK (indeks persepsi korupsi) yang tentunya ini perlu melibatkan kerja sama dengan seluruh APH," ucap Sigit.

APRESIASI
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi pembentukan Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, lahirnya satuan kerja baru di tubuh Polri itu merupakan langkah positif dalam pemberantasan praktik rasuah di Tanah Air.

"Saya kira ini seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor Polri ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Setyo.

Setyo menyebut, sebelumnya hanya ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Bareskrim Polri, yang fokusnya hanya pada penindakan.

"Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor yang lebih core-nya pada penindakan. Jadi, harapannya, dengan adanya Kortas ini, nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan," ucapnya.

Untuk diketahui, Kortas Tipikor dipimpin oleh Irjen Cahyono Wibowo sebagai Kakortas dan Brigjen Arief Adiharsa sebagai wakilnya. Ada sejumlah fokus di Kortas Tipidkor, dari penindakan, penyelidikan, pencegahan, hingga kerja sama. (**)