Awasi Ketat Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Mendagri: Yang Tak Gerak Kita Datangi

Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bakal terus mengawasi penggunaan anggaran di daerah. Hal itu lantaran masih banyaknya penggunaan anggaran yang tidak efektif.

"Saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran, perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien," kata Tito di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (18/12).

Tito menyebut, pihaknya bersama Menteri Bappenas juga bakal menggelar rapat koordinasi mingguan khusus untuk memantau pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengatakan akan mendatangi daerah yang tidak bergerak pertumbuhannya.

Baca Juga:

• Pemko Tebingtinggi Terima Penghargaan Anugrah APBD Award 2024 Dari Kemendagri, Pj Wali Kota Ini Keberhasilan Seluruh OPD
• Banjir Bandang Terjang Desa Kota Tua Kabupaten Tapanuli Selatan

"Mulai awal tahun depan, saya sudah sepakat dengan Menteri Bappenas, kita akan membuat juga nanti rakor mingguan khusus pertumbuhan ekonomi," kata Tito.

"Sehingga setiap daerah akan terbaca pertumbuhan ekonomi tiap daerah. Mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang nggak bergerak, ya, nanti kita akan datangi. Yang bergerak, ya, kita kasih reward," sambungnya.

Baca Juga:

• Anggota DPD RI: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Lemahkan Demokrasi Harus Ditolak Tegas
• Perayaan Natal APJATI Sumut Berlangsung Meriah Penuh Sukacita

Tito menyinggung kepala daerah dan sekretaris daerah yang berlatar belakang birokrat hanya berpikir untuk belanja. Merekan tak memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Karena rekan-rekan kepala daerah, saya nggak katakan semua birokrat, hampir semuanya berpikir itu bagaimana caranya, nggak berpikir bagaimana cara naikkan pendapatan. Yang dipikirkan bagaimana caranya gigit belanja. Akhirnya kena kasus," ujarnya.

Oleh karena itulah, menurut Tito, tidak ada inovasi baru yang dilahirkan. Berbeda jika kepala daerah yang berlatarbelakang pengusaha, yang menurutnya, lebih kreatif untuk menaikkan PAD.

"Jadi nggak ada inovasi, terobosan kreatif, untuk menaikkan terutama PAD dan BUMD. Itu biasanya memiliki insting itu teman-teman dari kalangan entrepreneur," sebut Tito.

Lebih jauh, eks Kapolri itu menilai kepala daerah yang berlatar belakang birokrat lebih banyak berpikir cara menghabiskan anggaran untuk belanja.

"Padahal belanja itu sudah habis nanti untuk gaji pegawai yang wajib, sama tunjangan tambahan pegawai, yaitu TPP. Kalau kita tukin di pusat itu, belum lagi masalah pegawai honorer," ujarnya.

Namun, dalam kesempatan itu, Tito meminta kepala daerah mengubah pola pikirnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, jika kebijakan anggaran banyak diarahkan untuk kegiatan masyarakat, daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.

"Bapak Presiden menargetkan 8 persen (pertumbuhan ekonomi nasional), sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing," ujarnya. (**)