Jakarta (SIB)Polri mengajak masyarakat agar menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (
KPU) terkait hasil PIlkada 2024. Adapun pengumuman hasil
Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilakukan secara resmi oleh
KPU pada 15 Desember 2024.
"Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap mengajak bahwa pelaksanaan pemilu ini sudah berjalan dengan baik, kita juga tetap menghormati apapun keputusan yang sudah disampaikan dari pihak KPU," kata Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Tjahyono Saputro di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, seperti dilansir Harian SIB, Selasa (10/12).
Termasuk, kata dia, bilapun terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tjahyono berharap masyarakat dapat menghormati proses upaya hukum yang berlangsung.
Baca Juga:
"Kita juga tetap mengajak untuk menghormati sistem yang berlaku untuk menjaga stabilitas ini," imbau Tjahyono.
"Jadi perbedaan itu suatu hal yang biasa, tetapi hal ini sudah kita jalankan dan kita berharap menjaga erat kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan kembali membangun negara dan bangsa ini mencapai Indonesia Emas 2045," sambungnya.
Baca Juga:
Lebih jauh, Tjahyono menjelaskan tentang adanya penerapan cooling system untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
Polri, kata dia, melalui Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) melakukan peningkatan kegiatan dari tingkat pusat hingga ke wilayah.
Di sisi lain, Wakil Operasi Nsantara Cooling System Brigjen Yuyun Yudhantara menambahkan anggota dari unit siber juga melakukan patroli di media sosial. Tujuannya melihat konten-konten yang merusak persatuan dan kesatuan.
"Jadi bukan hanya dari Mabes
Polri saja, tapi cooling system sampai ke tingkat Polres melaksanakan sambang ke luar," ucap Yuyun.
"Perbedaan itu biasa, pilkada sudah selesai, yang mempunyai otoritas untuk menyampaikan pemenang pemilu itu siapa itu dari
KPU, kita ikuti sistem yang ada dan kita hormati keputusan
KPU dari tingkat pusat maupun sampai kabupaten dan kota di wilayah," pungkasnya.
Jaga PersatuanWakil Menteri Agama (
Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i juga mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kondusif pasca
Pilkada 2024. Dia menekankan pentingnya menjaga persatuan usai kontestasi.
Upaya itu, kata dia, merupakan tanggungjawab seluruh pihak. Mulai dari tokoh masyarakat hingga organisasi-organisasi masyarakat di lingkungan.
"Di sini lah pentingnya peran dari tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, para ulama, para pendeta semuanya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan," kata Syafi'i di Hotel Grand Kemang Jakarta, Selasa (10/12).
Syafi'i mengatakan, masing-masing agama perlu untuk saling menghargai keberadaan penganut agama lain. Di samping itu, untuk menciptakan kondusifitas, kata dia, penganut agama tertentu tidak perlu meninggalkan ajaran agamanya.
"Sebenarnya masing-masing agama tidak perlu untuk saling menafikan perbedaan penganut agama yang berbeda," ujarnya.
Sebab, lanjut Syafi'i seluruh agama sejatinya memiliki visi yang sama. Yaitu menjalin persatuan dan kesatuan, menebarkan cinta kasih, menebarkan kasih sayang, dan tdak saling bermusuhan.
"Bahkan, saya berani menyimpulkan kalau ada satu tokoh agama, agama apapun dia, yang mengajarkan kebencian kepada penganut agama lain, pasti dia punya agenda sendiri yang patut kita curigai," ucap Syafi'i.
Oleh karena itu, mantan anggota DPR RI itu menyatakan pentingnya mendekatkan diri pada ajaran agama dan melaksanakannya Termasuk, memegang teguh nilai-nilai di dalamnya.
Baginya, adanya polarisasi pasca Pemilu wajar.
Syafi'i menyebut hal itu terjadi karena dua hal. Pertama perihal cara masyarakat dalam mendukung calonnya. Kedua karena adanya rasa tidak terima akan kekalahan calon yang didukung.
"Wajar kalau setelah pemilu terjadi polarisasi, karena masyarakat kan memberikan dukungan kepada calon masing-masing yang tentu berbeda antara yang satu dan yang lain," kata Syafi'i.
"Ini sesuatu yang bisa dipahami mungkin terjadi polarisasi menjadi permanen karena ketidakpuasan calonnya yang kalah, dan sebagainya," lanjut dia.
Karena itu, dia mendukung upaya
Polri dalam penerapan cooling system. Hal itu, kata dia, dapat meredam konflik yang terjadi di masyarakat.
"Ternyata
Polri kita sigap menangkap sinyal itu dan kemudian membuat sebuah program agar situasi itu bisa diselesaikan dan dieliminer dengan sebuah sistem cooling system," ucap Syafi'i
Dengan kolaborasi antar tokoh-tokoh pemuka agama, masyarakat, pemuda, kata Syafi'i diharapkan dapat mencapai tujuan bersama untuk membangun Indonesia. Terlebih, lanjut dia, untuk bisa meredam polarisasi akibat kontestasi pemilu.
"Sehingga pasca pemilu, kita bisa melihat masyarakat bisa menerima secara bersama siapapun yang menjadi pemenang dalam Pemilu ini. Saya kira kondisi ini sesuatu yang sangat kita harapkan," pungkas dia.
Gestur Politik PrabowoMenurutnya, menerima hasil kontestasi, kata dia, merupakan salah satu cara menjaga suasana kondusif
Pilkada.
"Ini tentu saja tidak bisa kita pisahkan dari gestur politik presiden kita, bahwa Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sejak Pemilu 2019 Ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya ciri demokrasi Indonesia yang sesungguhnya," kata Syafi'i.
Syafi'i menyebut, situasi
Pilkada mirip dengan peristiwa anak kecil yang berkelahi karena hal tertentu. Namun, setelah itu kembali berteman.
Hal itu, kata dia, berbeda dengan pola demokrasi yang ada saat ini. Dalam demokrasi saat ini, kata dia, yang kalah akan menjadi oposisi.
"Yang tugasnya cuma satu mengkritisi saja, yang baik dikritisi, kurang baik, yang tidak baik apalagi. Makanya, beliau (Presiden Prabowo) bertekad meninggalkan ciri demokrasi yang seperti itu," ujar dia.
Dia kemudian mencontohkan mengenai polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019. Bahkan, kata dia, fenomena 'cebong' dan 'kampret' terkaji sampai di dalam lingkungan terkecil, seperti keluarga.
"Apa yang beliau lakukan, itu yang saya bilang tadi gestur politiknya itu menjadi poin yang sangat penting," ucap Syafi'i
Lebih jauh, dia mengatakan, Presiden Prabowo kala itu bersedia menjadi pembantu kompetitornya yang adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Syafi'i, langkah politik yang luar biasa dinamis dari Prabowo itu menjadi salah satu penyebab situasi menjadi lebih tenang.
"Kenapa? karena pihak pendukung beliau kemudian merasakan harus bersama-sama dengan beliau mendukung pemerintahan yang sah karena menang dalam Pemilu," katanya.
Setelah itu, Prabowo terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024. Dia menuturkan Prabowo bahkan aktif menghimpun semua lawan politiknya untuk bergabung bersama-sama membangun Indonesia.
Syafi'i mengklaim tak ada oposisi pada pemerintahan Prabowo. Dia menyebut Prabowo selalu menegaskan Indonesia memiliki ciri demokrasi tersendiri, yakni demokrasi Pancasila. (**)
