Umumkan Korsel Darurat Militer, Massa Desak Presiden Yoon Dimakzulkan

Seoul (harianSIB.com)
Ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung parlemen sambil meneriakkan desakan untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) waktu setempat.

Desakan itu muncul usai Presiden Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada tengah malam.

Mereka berkumpul di luar gedung parlemen dan di jalan-jalan sekitarnya. Pada pukul 01.00 pagi waktu setempat, semakin banyak orang yang berdatangan.

Baca Juga:

• Presiden Korsel Tepis Rumor Kembali Terapkan Darurat Militer

"Makzulkan Presiden Yoon," suara teriakan massa di depan gedung parlemen, dikutip Reuters.

Demonstran juga meminta status darurat militer dicabut, serta meminta parlemen melindungi demokrasi. Para pengunjuk rasa marah dan bingung ketika Yoon menetapkan status darurat militer dengan alasan mengusir 'hantu komunis'.

Baca Juga:

"Ini bisa saja terjadi 50 tahun yang lalu, tetapi tidak sekarang. Tidak seorang pun akan percaya," kata David Rhee, seorang pekerja dana ekuitas swasta.

"Apa yang dia katakan tentang komunisme hanyalah dogma belaka, tidak ada hubungannya dengan kenyataan," imbuhnya.

Bus-bus polisi dan militer tampak memblokir pintu masuk utama ke kompleks parlemen.

Namun, pasukan itu perlahan mulai meninggalkan gedung parlemen usai Majelis Nasional menyatakan status darurat tidak sah.

Massa pun bersorak saat sebuah bus militer meninggalkan tempat kejadian.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) waktu setempat dengan alasan untuk melindungi negara dari "kekuatan komunis".

Penetapan darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian di parlemen mengenai Rancangan Undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

"Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambahnya.

Kebijakan mengejutkan tersebut dilakukan saat Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terus berselisih dengan Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama. Partai Demokrat adalah partai mayoritas di parlemen, dengan beranggotakan 300 orang.