Jakarta (SIB)Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri),
Bima Arya Sugiarto, mengungkap peta daerah kerawanan jelang
Pilkada 2024. Bima Arya menyebut ada 5 provinsi yang dikategorikan dengan tingkat kerawanan tinggi.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (20/11). Bima menyebut tingkat kerawanan daerah ini ditentukan dari beberapa variabel.
"Kemendagri sejatinya melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan yang meliputi banyak sekali variabel. Jadi bukan saja soal netralitas, tapi banyak hal," ujar Bima Arya dalam rapat.
Baca Juga:
"Karena itu sisa 7 hari ke depan, Insyaallah kita akan bersama-sama fokus untuk mencermati daerah-daerah yang kita anggap rawan ada 24 variabel Ketua (Komisi II DPR), yang kita jadikan landasan untuk mengkategorikan rawan rendah, sedang sampai tinggi," tambahnya.
Bima menyebut indikator yang dimaksud mulai dari pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan hingga isu SARA. Bima menyampaikan indikator penilaian termasuk pada isu relasi kekerabatan.
Baca Juga:
"Ada indikator terhadap pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan kemudian ada indikator yang sifatnya melihat dari hubungan relasi kekerabatan, ada indikator yang fokus pada isu SARA dan sebagainya, ada indikator juga yang berkaitan dengan isu-isu sensitif di wilayah, isu-isu yang dinamis," ucapnya.
Bima Arya menyebut ada 5 provinsi yang dikategorikan memiliki kerawanan tinggi. 21 provinsi pada kategori sedang, sementara 8 di antaranya tergolong rendah.
"Dalam peta itu kita bisa melihat secara umum ada se-Indonesia ini ada rawan yang tinggi ada 5 provinsi, kemudian sedang 21, rendah 8. Jadi rata-raya sedang saja 21," ujar Jika Arya.
"Untuk kabupaten ada 73 yang dianggap tinggi, sedang 278 dan rendah 65. Untuk kotanya yang tinggi 12, yang sedang 71, dan rendah 15," sambungnya.
Berikut daftar provinsi kategori rawan tinggi:
1. DKI
Jakarta 88,95%
2. Sulawesi Utara 87,48%
3. Maluku Utara 84,86%
4. Jawa Barat 77,04%
5. Kalimantan Timur 77,04%.
300 LaporanBima Arya juga mengungkapkan ada lebih dari 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara (
ASN) selama pilkada.
Kemendagri menegaskan akan menindak pihak yang tidak bersikap sesuai peraturan.
"Laporan dari
Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ya, jadi ada Buton Selatan, ditanyakan katanya ada pelanggaran melakukan rotasi padahal tidak boleh. Kami sampaikan telah dibatalkan, jadi pemerintah bisa menganulir keputusan yang tidak sesuai," kata Bima.
Kasus lain, Bima juga menyebut akan merotasi Pj Gayo Lues lantaran konflik kepentingan. Bima mengatakan, sejak isu netralitas
ASN digaungkan, sudah ada 300 lebih laporan yang masuk ke pihaknya.
"Kemudian ada juga laporan kepala daerah yang conflict of interest, pj, ini di Gayo Lues juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi, jadi kita merespons semua aduan itu. Memang sejak isu netralitas ini diangkat, kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan dan ini baik," ujar Bima Arya.
Meski begitu, Bima menyebut penanganan laporan netralitas ini sudah cukup terkendali. Ia memastikan akan menindaklanjuti laporan yang masuk itu.
"Ada kecenderungan langkah-langkah yang lebih terkendali, nggak sembarangan lagi sekarang. Dan kami akan tindak lanjuti semua laporan tentang netralitas
ASN apalagi ini 7 hari menjelang pencoblosan," ujar Bima Arya.
"Dan kami juga mengingatkan, sekali lagi, nanti ini kan hari Sabtu petahana yang cuti ini kembali lagi, nggak boleh begitu kembali langsung main copot, main geser. Semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung, nggak boleh," imbuhnya. (**)
