UNRWA Dilarang Bekerja di Israel

Tel Aviv (harianSIB.com)
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dilarang bekerja di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki.

Pengesahan UU tersebut langsung mendapat kecaman dari negara-negara Barat.

Larangan itu dikeluarkan setelah disahkannya UU melarang UNRWA bekerja di negara Yahudi itu oleh Parlemen Israel pada hari Senin (28/10) waktu setempat.

Baca Juga:

• Hamas Tidak Bebaskan Semua Sandera, Israel Ancam Buka Gerbang Neraka
• Targetkan AS dan Israel, Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC

Dikutip dari detikcom, Selasa (29/10/2024), para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung. Sementara itu, ada 10 suara menentang

Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Baca Juga:

• Kemlu Jawab Kabar Hamas-RI Berunding Bahas Tampung Tawanan Israel
• Terungkap ! Ratu Judi Dunia dari Israel dengan Kekayaan Fantastis Rp521 Triliun

UNRWA telah menyediakan bantuan penting, sekolah, perawatan kesehatan, dan bantuan di seluruh wilayah Palestina dan untuk pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade.

Beberapa sekutu setia Israel di Barat menyuarakan kekhawatiran atas larangan tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris "sangat khawatir". Amerika Serikat pun menyatakan "keprihatinan mendalam", dengan menekankan bahwa UNRWA memiliki peran "kritis" dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.

"Pengesahan undang-undang ini bisa memiliki implikasi di bawah hukum AS," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam jumpa pers.

Miller menyatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting dalam menyediakan layanan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah lainnya.

Menurutnya, badan PBB itu menjalankan peran yang "tak tergantikan" di Gaza, di mana mereka berada di garis depan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.

Jerman -- yang selama ini menjadi pembela setia keamanan Israel -- memperingatkan bahwa hal itu akan "secara efektif membuat pekerjaan UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem timur menjadi mustahil... membahayakan bantuan kemanusiaan penting bagi jutaan orang".

Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa RUU Israel itu bisa memiliki "konsekuensi yang menghancurkan" jika diterapkan, dan "kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya".

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di media sosial bahwa Israel "siap" untuk terus memberikan bantuan ke Gaza "dengan cara yang tidak mengancam keamanan Israel". (*)