DPRD SU Desak Menteri ATR/BPN "Gebuk" Mafia Tanah Dengan Cara Batalkan Sertifikat Tanahnya

Medan (harianSIB.com)
Komisi A DPRD Sumut mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera membuat terobosan baru "menggebuk" mafia tanah, dengan membatalkan seluruh sertifikat tanah yang dirampas mafia, agar rakyat merasa terlindungi.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Minggu (7/7/2024) melalui telepon menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN AHY di SIB, Sabtu (6/7/2024) yang memastikan keamanan sertifikat tanah elektronik tetap terjaga di tengah adanya sejumlah peretasan yang terjadi.

"Yang paling meresahkan masyarakat saat ini, permainan mafia tanah yang tidak henti-hentinya merampas tanah rakyat dengan berbagai macam cara tipu muslihat. Bukan soal keamanan sertifikat tanah elektronik di tengah adanya sejumlah peretasan yang terjadi," tegas Frans Dante Ginting.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ringkus Seorang Pelajar yang Hendak Tawuran, Satu Pedang Disita
• DPRD SU Desak Bupati/Wali Kota Gerak Cepat Terbitkan Perkada Penghapusan BPHTB dan PBG

Berkaitan dengan itu, anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, sangat berharap kepada Menteri ATR/BPN untuk mendengarkan "jeritan" masyarakat yang sudah lama merindukan AHY turun gunung ke Sumut "menggebuk" mafia tanah dengan membatalkan seluruh sertifikat tanah milik mafia yang diperoleh secara ilegal.

"Dengan membatalkan seluruh sertifikat tanah yang dikuasai, tentu akan membuat gerombolan mafia ini kapok dan jera merampas tanah-tanah rakyat," tambah Frans Dante Ginting sembari mengingatkan Menteri ATR/BPN agar fokus terhadap pemberantasan mafia tanah, agar rakyat merasa terayomi.

Baca Juga:

• 111 Pengurus Koperasi di Sumut Mendapatkan Sertifikasi dari BNSP
• Tanggapi Sidang Ratu Entok, Ketua HBB Sumut: Kembali Saja ke Kasus Penistaan yang Publik Tahu

Ditambahkan Salmon, sebenarnya, awal Menteri ATR/BPN dilantik, masyarakat sangat berharap agar AHY segera "turun gunung" ke Sumut, menggebuk mafia tanah, karena daerah ini termasuk gudangnya permainan mafia tanah, karena hampir di setiap kabupaten/kota terjadi kasus tanah, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus untuk menuntaskannya.

"Tapi, sudah lebih 100 hari AHY dilantik jadi Menteri ATR/BPN, tapi pemberantasan mafia tanah belum tersentuh ke Sumut, sehingga masyarakat bertanya-tanya, apakah slogan gebuk mafia tanah hanya sebagai lips service semata," ujar Salmon Sagala sembari mendesak Menteri ATR/BPN segera melakukan terobosan baru untuk membersihkan Sumut dari kejahatan mafia tanah.