Ada Permasalahan KPK, Polri dan Kejagung

Jakarta (harianSIB.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III DPR menggelar rapar kerja di Gedung DPR, Senin (1/7/2024). Dalam rapat kerja itu terungkap adanya permasalahan antara ketiga penegak hukum yakni KPK, Polri dan Kejagung.

Adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengutarakan permasalahan tersebut.

"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah," ujar Nawawi dikutip dari kompas.com.

Baca Juga:

• Setyo Budiyanto Ketua KPK yang Baru
• RDP dengan Komisi III DPR RI, Kajati Sampaikan Capaian Kinerja

"Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," ujar dia.

Mendengar permasalahan tersebut, beberapa anggota Komisi III DPR penasaran atas pernyataan Nawawi yang tanpa memberikan penjelasan permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga:

• Transaksi Judol Rp 400 Triliun Tahun 2024
• KPK Lacak Jejak Transaksi ANS Kosasih dan Bos Insight dalam Kasus Taspen

Anggota Komisi III DPR pun langsung mencoba mendapatkan penjelasan dari Nawawi. Salah satunya adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi

Mantan jubir KPK itu menanyakan apakahan permasalahan terletak di internal KPK sendiri, atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lain. Menurut dia, saat ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung.

"Karena sebentar lagi kalau enggak salah Bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat," ucap Johan Budi.

Ia mendesak Nawawi untuk menyampaikan secara terbuka terkait kendala dan apa saja yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Budi berpendapat jika permasalahan sudah terungkap, kata mantan Jubir KPK ini, maka pihak-pihak terkait bisa melakukan langkah konkret selanjutnya. "Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK," kata Johan Budi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Dia yakin pengungkapan permasalahan kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Sebab, di dalam KPK sendiri, sebenarnya ada jaksa dan polisi.

"Masalah apa sebenarnya yang dialami terkait hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan? Bukankah di dalam KPK ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Artinya kalau ini dibaca publik, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan. Kenapa masih ada masalah hari ini?" ucap Nasir.

"Padahal di dalamnya juga ada polisi dan kejaksaan. Karena itu permasalahan apa sih sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga kemudian KPK perlu sampaikan dalam rapat ini," kata dia.(*)