Medan (SIB)
Setelah diberitakan bertubi-tubi terkait proyek multiyears Rp2,7 triliun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut
Mulyono akhirnya mau buka bicara. Dia mengatakan, pengerjaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut Rp2,7 triliun yang dikerjakan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Waskita Karya, PT SMJ dan PT Pijar Utama sudah sepakat mengakhiri pekerjaan di lapangan.
"Pembangunan jalan dan jembatan strategis Sumatera Utara senilai Rp2,7 triliun dengan kontrak bersama kerja sama operasional Waskita, SMJ Utama dan PT Pijar telah berakhir setelah difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta dan sudah ada kesepakatan bersama untuk mengakhiri pekerjaan di lapangan," kata
Mulyono kepada SIB, Senin (6/5) di ruang kerjanya.
Tetapi Pemprov Sumut tetap melanjutkan pekerjaan itu dengan mekanisme yang berbeda. "Pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan paket Rp2,7 triliun nanti kita akan tetap lanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada pada kita (Dinas PUPR)," ujarnya.
Baca Juga:
Sementara progres terakhir berdasarkan laporan dari KSO, sudah mencapai 77 persen. "Nah ini nanti kita akan verifikasi terlebih dahulu melalui tim ahli, kalau sudah ada hasil, maka baru kita bayar. Sementara yang sudah kita bayar hingga saat ini masih Rp818 miliar termasuk uang muka," ujarnya.
"Masih ada sisa pembayaran dari 77 persen laporan dari KSO, tetapi itu belum kita verifikasi. Jadi terlebih dahulu memverifikasi berapa sebenarnya yang harus kita bayar kepada KSO. Jadi terlebih dahulu kita verifikasi berapa sisa yang harus kita bayar," katanya.
Baca Juga:
Seperti diberitakan sebelumnya, kalangan DPRD Sumut mempertanyakan Dinas PUPR Sumut terkait kelanjutan pekerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears, karena sejak akhir 2023 hingga saat ini kegiatan proyek di lapangan "vakum" alias tidak ada aktivitas.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan Poaradda Nababan kepada wartawan, Sabtu (27/4) melalui telepon di Medan setelah menerima keluhan masyarakat terkait tidak adanya aktivitas kegiatan pembangunan paket proyek multiyears yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
"Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini sudah berhenti dikerjakan terhitung sejak 31 Desember 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda dimulai dikerjakan," kata Frans Dante Ginting.
Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar ini meminta Dinas PUPR Sumut menjelaskan ke publik, apakah benar proyek multiyears ini dihentikan pekerjaannya pasca berakhirnya kontrak 31 Desember 2023 atau diperpanjang selama 210 hari, tapi belum dimulai pekerjaannya.
"Karena akibat lambannya progres proyek multiyears ini, masyarakat merasa dirugikan serta sangat berpengaruh negatif bagi pelaksanaan anggaran yang seolah-olah Dinas PUPR Sumut tidak mampu menyerap anggaran," tegas Frans Dante.
Bahkan Poaradda Nababan secara tegas mengatakan, jika proyek tersebut benar-benar dihentikan pekerjaannya, akan menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ditargetkan selesai akhir Desember 2023.
"Dalam kasus ini Dinas PUPR Sumut harus transparan, apa sebenarnya terjadi, sehingga proyek multiyears vakum kegiatannya. Apakah dikarenakan kontraktor tidak menepati janji penyelesaiannya sesuai jadwal yang sudah ditanda-tangani, atau memang tidak ada anggaran Pemprov Sumut melanjutkannya," kata Poaradda.
Poaradda bahkan mengingatkan semua pihak agar benar-benar serius melanjutkan pekerjaan proyek multiyears ini, jangan sampai dipolitisir demi tujuan politik tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilgub Sumut yang akan berlangsung secara serentak 27 Nopember 2024. (**)
