Karo (SIB)
Pengerjaan proyek multiyears Rp 2,7 triliun di Kabupaten
Karo meliputi jalan Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman (5 Km), Jalur alternatif Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, jalur alternatif Medan-Berastagi (12,67 Km) dan jalan Kuta Rakyat- Batas Kabupaten Langkat hingga saat ini belum tuntas.
Pekerjaan infrastruktur di
Karo itu tidak selesai tepat waktu hingga akhir Desember 2023. Malah ada pekerjaan tidak selesai sesuai target yang disepakati oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Ketika hal itu dikonfirmasi SIB ke Kepala Seksi Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Dinas Binamarga dan Binakonstruksi di ruang kerjanya, Kabanjahe, Selasa (30/4) Sartono Sitepu mengakui, sejumlah pekerjaan proyek tersebut belum tuntas.
Baca Juga:
"Pengerjaan drainase di Jalur alternatif Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, pekerjaan drainase belum tuntas," ungkapnya.
Ia juga mengakui, pekerjaan sepanjang 4 km di ruas Kabanjahe-Kutarakyat batas Langkat belum tuntas secara keseluruhannya.
Baca Juga:
Disinggung apa yang menjadi kendala proyek tersebut belum tuntas hingga akhir Desember 2023, ia tidak berkomentar banyaki. "Kami hanya bersifat monitoring pengerjaan proyek tersebut," ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan drainase dari Rumah Kabanjahe, Desa Lingga dan Simpang Empat juga belum sepenuhnya selesai sehingga sering mengalami banjir di jalan tepatnya depan Kantor Koramil Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Karo.
Pantauan wartawan ada beberapa titik lokasi di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe yang terlihat belum sepenuhnya selesai dikerjakan oleh pihak rekanan.
Seorang warga S. Sembiring (43) kepada wartawan berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengawasi setiap proyek yang dikerjakan oleh pihak rekanan.
Ia berharap agar proyek yang belum selesai agar secepatnya dituntaskan sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat banyak.
Seperti diberitakan SIB sebelumnya kalangan DPRD Sumut mempertanyakan Dinas PUPR Sumut terkait kelanjutan pekerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp 2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears, karena sejak akhir 2023 hingga saat ini kegiatan proyek di lapangan "vakum" alias tidak ada aktivitas.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan Poaradda Nababan kepada wartawan, Sabtu (27/4) melalui telepon di Medan setelah menerima keluhan masyarakat terkait tidak adanya aktivitas kegiatan pembangunan paket proyek multiyears yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
"Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini sudah berhenti dikerjakan terhitung sejak 31 Desember 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda dimulai dikerjakan," tandas Frans Dante Ginting.
Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar ini meminta Dinas PUPR Sumut menjelaskan ke publik, apakah benar proyek multiyears ini dihentikan pekerjaannya pasca berakhirnya kontrak 31 Desember 2023 atau diperpanjang selama 210 hari, tapi belum dimulai pekerjaannya. (**)
