KPAI Sambut Baik Rencana Pemerintah Terbitkan Aturan Anak Main Game Online

Jakarta (SIB)

Pemerintah segera merampungkan peraturan presiden tentang perlindungan anak dari game online. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik rencana pemerintah mengeluarkan aturan tersebut.

"KPAI menyambut baik rencana pemerintah mengatur secara khusus permainan game online. KPAI menilai regulasi yang mengatur game online sudah sangat mendesak mengingat game online sudah banyak memakan korban anak-anak," kata Komisioner KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi/Cybercrime, Kawiyan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/4).

Kawiyan berharap regulasi yang akan dibuat pemerintah harus mengandung unsur-unsur pencegahan dan penanganan. Menurutnya, pencegahan berisi agar anak-anak usia di bawah 18 tahun tidak dapat mengakses game online dewasa yang berisi kekerasan, pornografi, dan judi online.

"Dalam penyusunan regulasi tentang game online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem-PPPA) harus bergandengan tangan dengan Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang punya otoritas di bidang digital/internet. Selain itu, regulasi tersebut juga harus dapat mengikat atau mewajibkan para operator/penyedia jasa game online dengan sanksi yang tegas," ucapnya.

Kawiyan menyebut KPAI terlibat dalam penyusunan perpres yang saat ini draft-nya sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dia berharap perpres itu nantinya dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak dari pengaruh negatif internet/digital.

"Harus diakui, anak-anak membutuhkan internet untuk berinteraksi, memperoleh informasi dan berkreasi tetapi di sisi lain mereka juga harus dilindungi dari dari dampak-dampak yang diakibatkannya," ujar Kawiyan.

KPAI berpendapat, dampak dari game online terhadap anak sudah sangat memprihatinkan. Menurut Kawiyan, banyak anak yang kecanduan game online mengambil jalan pintas seperti pencurian, penyalahgunaan uang sekolah/uang jajan dan membentuk karakter negatif seperti mudah marah, meluapkan kekesalannya dengan kata-kata kotor dan kasar.

"Bahkan di beberapa tempat, anak yang kecanduan game online memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri," ungkapnya.

Lebih jauh, Kawiyan mengatakan saat ini telah ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi GIM (game). Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur klasifikasi gim dan pengelompokan usia pengguna gim.

Selain itu, kata dia, saat ini juga sedang dibahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Menurutnya, Rabu (17/4) kemarin Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk KPAI melakukan pembahasan awal draft peraturan menteri tersebut.

"KPAI berharap dengan banyaknya peraturan perundangan tentang perlindungan anak di ranah daring, baik yang spesifik maupun yang genenal, anak-anak Indonesia akan terlindungi," ucap Kawiyan.

"Jumlah anak Indonesia itu 1/3 dari jumlah penduduk. 88,89 persen anak tersambung dengan dengan internet. Anak-anak rawan jadi korban penyalahgunaan internet," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah segera merampungkan peraturan presiden tentang perlindungan anak dari game online. Perpres ini muncul karena maraknya tindak kriminalitas, seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan yang dilakukan anak-anak di bawah umur akibat pengaruh game online.

"Progress-nya sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sehingga tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak timpang tindih. Insyaallah tahun ini ditargetkan rampung," kata Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPPA) Nahar kepada wartawan, Rabu (17/4).

Menurutnya, bermain game yang mengandung kekerasan berdampak sangat buruk pada perkembangan mental dan perilaku anak dan remaja. Karena itu, Nahar mengatakan pemerintah akan terus mengawasi konten atau game online yang mengandung kekerasan dan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak.

Nahar juga menjawab pertanyaan terkait kemungkinan Kementerian PPPA merekomendasikan game online seperti Free Fire diblokir. Apa kata Nahar?

"Pengaruhnya banyak dan sangat kompleks. Risiko yang dihadapi termasuk konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai dengan rating usia anak-anak. Ini (Free Fire) yang harusnya diperketat dan diawasi. Risiko-risiko dari perkembangan perilaku yang dapat membahayakan dan mempengaruhi anak-anak," tegasnya. (**)

Baca Juga:

• Efisiensi Anggaran, PNS BKN Hanya Masuk 3 Hari dan Hemat Listrik
• Bos Bulog di Daerah Dicopot