Real Count KPU Minggu Sore: Prabowo-Gibran Raih 75,3 Juta Suara

Jakarta (SIB)

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh dalam hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024.

Menurut data penghitungan sementara Sirekap KPU per Minggu (3/3) pukul 17.00 WIB, Prabowo-Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.381.951 suara atau 58,83 persen.

Perolehan itu terpaut jauh dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan yang dikenal dengan sebutan AMIN itu berada di peringkat kedua dengan 31.382.972 suara atau 24,49 persen.

Kemudian, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih berada di posisi terbawah. Ganjar-Mahfud sejauh ini mendapatkan 21.377.634 suara atau 16,68 persen.

Persentase suara yang didapat ketiga paslon itu masih sama seperti perolehan suara per Jumat (1/3). Namun, ketiga paslon itu sama-sama memiliki kenaikan jumlah suara selama sekitar dua hari terakhir.

Hal itu mengacu dengan data yang telah masuk dalam Sirekap KPU per Minggu (3/3), yakni 642.364 dari 823.236 TPS (78,06 persen).

Prabowo-Gibran terlihat berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa, baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur menjadi milik paslon nomor urut 2 tersebut.

Prabowo-Gibran unggul di Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai 'Kandang Banteng' alias basis suara PDIP.

Paslon nomor urut 2 itu kini meraih 10.826.116 suara, unggul dari Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP. Ganjar-Mahfud mendapatkan 6.998.235 suara di Jawa Tengah, sementara Anies-Imin sebesar 2.588.183.

Prabowo-Gibran juga unggul di Jawa Timur, dengan perolehan suara yang telak dengan 14.265.800 suara. Mereka pun unggul di Jawa Barat dengan 12.810.996 suara, begitu pula di Banten dengan 3.167.791 suara.

Naik Drastis

Sementara itu real count KPU pada Minggu (3/3) pukul 08.00 WIB kembali menunjukkan perubahan partai yang tak lolos DPR RI.

Dua hari belakangan ada anomali yang disorot banyak pihak, yakni lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di saat yang bersamaan, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat melewati parliamentary threshold empat persen kemudian merosot.

Pada Sabtu (2/3), ada 10 partai politik (parpol) yang gagal melenggang ke Senayan berdasarkan real count KPU. Itu termasuk PPP yang suaranya merosot dari 3.080.381 alias 4,01 persen ke 3.036.144 suara atau 3,98 persen.

Kini, PPP kembali bersaing dalam perburuan kursi DPR RI. Suara mereka yang sempat turun kembali bertambah menjadi 3.080.382 alias 4,01 persen, di atas ambang batas.

Baca Juga:

• Peringatan HAB Ke-79 di Sergai, Momentum Perkokoh Harmoni Umat Beragama
• Keberhasilan Prabowo dalam Gelar Pilkada Bersih Diapresiasi

Berikut parpol yang gagal ke DPR RI versi real count KPU Minggu (3/3) pagi :

1. PSI

PSI mulanya mengantongi 2.291.882 suara atau 3 persen pada Jumat (1/3) pukul 06.00 WIB, berdasarkan 65,34 persen data yang masuk ke KPU. Suara PSI lalu naik ke 2.395.363 atau 3,12 persen pada Sabtu (2/3) pukul 11.00 WIB alias naik 103.481 suara hanya dalam 30 jam.

Berdasarkan data termutakhir Minggu (3/3) pada pukul 08.00 WIB, perolehan suara PSI terus bertambah menjadi 2.403.023 alias 3,13 persen. Data Sirekap KPU sudah masuk 65,79 persen suara.

2. Gelora

Partai Gelora alias Gelombang Rakyat Indonesia mengantongi 1.142.456 suara atau 1,49 persen. Dengan capaian ini, mereka gagal melaju ke DPR RI karena tak melewati ambang batas empat persen.

Namun, Gelora juga mengalami fenomena lonjakan suara seperti PSI. Suara Gelora 1.029.815 atau setara 1,35 persen pada Jumat (1/3), lalu melonjak sehari setelahnya pada pukul 13.00 WIB ke 1.094.299 suara alias 1,43 persen suara sah.

3. Perindo

Partai Persatuan Indonesia alias Perindo juga gagal melenggang ke Senayan. Partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu hanya mengantongi 962.668 suara alias 1,25 persen.

4. Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat alias Hanura gagal mendapatkan kursi DPR RI. Pasalnya, mereka hanya memperoleh 559.642 suara alias 0,73 persen dari 65,79 persen data Sirekap KPU.

5. Partai Buruh

Perjuangan Partai Buruh nampaknya harus kandas. Partai yang diketuai Said Iqbal ini cuma bisa mendapatkan 450.003 suara atau 0,59 persen.

6. Partai Ummat

Partai Ummat juga gagal mengamankan tempat di Senayan. Saat ini, perolehan suara Partai Ummat hanya 322.129 alias 0,42 persen.

7. PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) tak mampu berbicara banyak dalam pesta demokrasi kali ini. Yusril Ihza Mahendra Cs hanya sanggup mendapatkan 254.218 suara atau 0,33 persen.

8. Partai Garuda

Partai Garuda atau Garda Republik Indonesia juga harus berpuas diri mengantongi suara di bawah satu persen. Mereka hanya bisa mencatatkan 0,29 persen suara yang didapat dari 221.466 pemilih calon legislatif dari parpol tersebut.

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

PKN menjadi parpol dengan perolehan suara paling rendah dibandingkan peserta Pemilu 2024 lainnya. Partai di bawah komando Anas Urbaningrum itu berada di posisi buncit dengan 159.736 suara alias 0,21 persen.

Baca Juga:

• LINK Real Count KPU Pilgub Bobby-Surya, Edy-Hasan
• Polres Tanjungbalai Gelar Rakor Bersama Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Ledakan Suara

Ledakan suara PSI hingga 3,13 persen di real count KPU memicu pertanyaan banyak pihak.

Berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) pukul 11.00 WIB, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13 persen. Dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU, PSI makin mendekati parliamentary threshold empat persen sebagai syarat untuk memperoleh kursi DPR RI.

Perolehan suara partai yang dikomandani putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep itu naik cukup drastis dalam rekapitulasi suara Pemilu 2024.

PSI mulanya mengantongi 2.291.882 suara atau 3 persen pada Jumat (1/3) pukul 06.00 WIB, berdasarkan 65,34 persen data yang masuk ke KPU. Suara PSI lalu naik ke 2.395.363 atau 3,12 persen pada sehari setelahnya pukul 11.00 WIB, alias melesat 103.481 suara hanya dalam 30 jam.

"Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik... Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3).

"Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," ujarnya menambahkan.

PPP protes

Di lain sisi, ledakan suara PSI mendapat protes dari PPP yang tengah harap-harap cemas soal peluang ke Senayan. Terlebih, mereka sempat melewati ambang batas empat persen, sebelum turun menjadi 3,98 persen atau 3.036.144 suara.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy memprotes kejanggalan tersebut. Ia menduga ada operasi 'sayang anak' di balik fenomena lonjakan suara PSI.

Pria yang akrab disapa Romy itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami PPP. Ia menegaskan kenaikan suara PSI tak wajar.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi 'sayang anak' lagi?" ucap Romy di akun @romahurmuziy pada Sabtu (2/3) sudah mendapat izin dari Romy untuk dikutip.

Mengacu ke para surveyor, Romy mengklaim lonjakan semacam itu cuma bisa terjadi jika PSI mengantongi 50 persen suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Romy mendesak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut kejanggalan ini. Ia sampai mengancam bakal menyeret persoalan ini ke dalam penggunaan hak angket.

"Kalau ini tidak dikoreksi, @dpp.ppp akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!" tuntutnya.

Kenaikan suara PSI secara signifikan hingga 3,13 persen dalam waktu 30 jam dikritik sejumlah pihak.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga kuat penghitungan suara telah direkayasa untuk mewujudkan keinginan Jokowi, yaitu memenangkan paslon Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke parlemen, dan menggerus suara PDIP.

Respons KPU

Komisioner KPU Idham Holik bersuara soal gaduh di balik lonjakan suara PSI tersebut. Ia menegaskan bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai penentu hasil pemilu.

"Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi," tuturnya di Kantor KPU RI, Jakarta, di hari yang sama saat PPP melayangkan protes.

Idham menegaskan rekapitulasi saat ini masih ada di tingkat kabupaten/kota. Usai rampung, suara akan direkapitulasi di tingkat provinsi.

Puncaknya akan ada rekapitulasi tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU RI. Berdasarkan rekapitulasi nasional itulah hasil pemilu ditetapkan.

"Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar," tutup Idham. (**)