Jakarta (SIB)
Pemerintah mengklaim sudah memberikan santunan Rp2,6 miliar untuk 44 petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dunia. Santunan itu diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo merinci jumlah itu terdiri dari 35 petugas ad hoc pemilu meninggal dan sembilan petugas yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
"Saat ini kami sudah membayarkan santunan sebanyak Rp2,6 miliar untuk 44 penerima manfaat santunan yang kita berikan," kata Anggoro di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2).
Anggoro mengatakan santunan itu diberikan agar anak-anak dan ahli waris yang ditinggalkan bisa tetap melanjutkan pendidikan serta kehidupan.
Menurutnya, ada 1.061.428 petugas penyelenggara Pemilu 2024 yang saat ini terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, jumlah petugas ad hoc pemilu mencapai sekitar 7 juta.
"Jadi kalau tadi disampaikan ada 144 yang meninggal dan hari ini kita memberikan santunan 35 orang, kemungkinan selebihnya adalah belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Karena itu, ia mendorong para petugas Pemilu 2024 untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ahli waris yang ditinggalkan bisa mendapat santunan jika terjadi risiko kerja.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan petugas ad hoc Pemilu 2024 berhak mendapatkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
"Jumlah klaim untuk jaminan kematian yang berhak diperoleh oleh petugas ad hoc pemilu sesuai amanah PP 82 Tahun 2019 sebesar Rp42 juta ditambah beasiswa pendidikan, mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi kepada dua orang anak, sebesar maksimal Rp174 juta," ujar Muhadjir.
Diberitakan, beberapa petugas Pemilu 2024 di berbagai daerah meninggal dunia. Dugaannya mereka meninggal karena kelelahan. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan.
Menurut catatan Kementerian Kesehatan sepanjang 10-22 Februari 2024, total ada 108 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia.
Anggota Panwaslu Hilang
Sementara itu, seorang anggota Panwas Pemilu di Mimika dilaporkan hilang. Bawaslu berkoordinasi dengan Polisi melakukan pencarian.
"Bawaslu Kabupaten Mimika sudah melakukan upaya. Pertama Ketua Bawaslu Kabupaten telah berkoordinasi dengan Basarnas pada 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan Pemda juga sudah koordinasi tanggal 16 Februari," ujar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn Malonda, dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu, Selasa (27/2).
Herwyn juga mengatakan sudah memfasilitasi keluarga korban ke titik pencarian sejak tanggal 18 hingga 22 Februari. Namun sampai saat ini belum ditemukan.
"Mungkin kami Bawaslu RI bisa berkoordinasi hal ini apakah yang bersangkutan beneran hilang atau gimana. Kita pastikan jajaran kita untuk bekerja, dipastikan keselamatannya, apalagi peristiwa terjadi di Papua," paparnya.
Pihak Bawaslu juga bertemu dengan kepolisian. Berdasarkan laporan kemarin malam, dibahas untuk memastikan anggota panwaslu yang hilang dan melakukan pencarian.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, informasi yang diterima, anggota panwaslu yang hilang itu masuk ke hutan. Dan, sampai saat ini belum ditemukan.
"Semua elemen sedang mencari ke hutan dan juga ke beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir, dan keluarga yang bersangkutan sudah di Mimika. Kita masih menunggu proses adat untuk kemudian teman-teman keluarga bisa menenangkan diri terhadap hal-hal apakah kemungkinan besar terjadinya seperti apa, tidak terjadi ada kecelakaan terhadap yang bersangkutan, kita harap ditemukan selamat," ujar Bagja. (CNNI/detikcom/d)
