75 Daerah di Indonesia Alami Peningkatan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta (SIB)

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan 75 daerah di Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, ada 7 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami stagnasi.

"Sekarang ini yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem itu ada 75 kabupaten/kota," kata Muhadjir di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2).

Muhadjir menyampaikan kemiskinan ekstrem paling banyak berada di wilayah timur Indonesia. Ia menduga terjadinya kemiskinan ekstrem di Indonesia timur karena alokasi anggaran bantuan pemerintah dipukul rata dengan daerah lain.

"Indonesia timur (paling banyak), Indonesia timur dan itu tadi salah satu penyebab ya, ini tapi masih hipotesis ya, itu salah satunya memang karena kebijakan penganggaran yang pukul rata tadi itu," sambungnya.

Rp 45 Ribu Per Kg

Muhadjir menyampaikan harga beras di Pegunungan Tengah, Papua Pegunungan, mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Mulanya, Muhadjir menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pihaknya mulai menghitung perbedaan variasi daya beli di masing-masing daerah.

"Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya PKH (Program Keluarga Harapan) itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa, sampai Papua itu beda sekali. Ada yang nilai uang di Papua dengan di sini kan beda sekali," ujar Muhadjir.

Muhadjir lalu bercerita saat pihaknya bersama TNI membangun gudang pangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dalam rangka menangani krisis pangan di sana. Ia mencontohkan, bila membangun gudang pangan di Pulau Jawa, membutuhkan Rp 25 miliar, namun di Distrik Sinak butuh anggaran sekitar Rp 70 miliar.

"Beras sekarang di Pegunungan Tengah berkisar 40-50 ribu per kilogram. Dan itu ketika kita beri bantuan sama dan itulah kenapa penanganan kemiskinan tidak bisa segera tuntas," ujarnya.

Muhadjir meminta agar alokasi anggaran bantuan di setiap daerah dibikin berbeda-beda sesuai kondisi. "Itu salah satunya, karena pengalokasian anggaran bantuan tidak dibikin lebih beragam disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat," lanjutnya.

Baca Juga:

• Formanas Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Bangun Jembatan Layang Hindari Tikungan Maut Tirtanadi
• Warga Tuntut Pj Gubernur Sumut A Fatoni Wujudkan Jalan Layang Medan-Berastagi

Nol persen

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menggelar rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah menteri. Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi 0%.

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0%, 0 bulat, ini apakah kita bisa 0 bulat atau 0 koma nanti mungkin saya minta laporan dari Pak Menko (PMK)," ujar Ma'ruf di ruang rapat Istana Wapres.

Ma'ruf menyampaikan pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk menumpas kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Upaya-upaya tersebut di antaranya perluasan bansos, renovasi program pendapatan melalui kebiajakn pasar tenaga kerja, hingga mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi Covid-19.

"Sampai (Indonesia) mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10%," tuturnya.

Meski begitu, ada berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah. Mulai dari ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah bantuan, dan waktu penyalurannya serta masalah komplementaritas program bagi keluarga dalam kelompok 2,5% terbawah dari tingkat kesejahteraan.

Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan lebih rendah. Ia berharap tahun ini angka kemiskinan di bawah 7,5%.

"Perlu ada kebijakan khusus melalui program di kementerian lembaga dan pemda dan dukungan non pemerintah untuk mencapai 7,5% di 2024," sambungnya.

Tak Tercapai

Tentang target angka kemiskinan RI 6,5-7,5% seperti disebutkan Wapres,Muhadjir Effendy pesimistis target tersebut bisa tercapai pada 2024.

"Iya itu kemungkinan besar (target) tidak akan tercapai kalau targetnya 7,5%. Posisinya sekarang (angka kemiskinan) masih 9,3 %," ujar Muhadjir .

Namun beda halnya dengan target angka kemiskinan ekstrem. Ma'ruf sebelumnya menargetkan angka kemiskinan ekstrem di bawah 1% pada 2024. Muhadjir percaya diri akan target ini.

"Sekarang posisinya sudah 1,12 %, ada penurunan sampai 0,90 % pada tahun 2022-2023. Sehingga tahun 2024 ini untuk kemiskinan ekstrem kita harapkan bisa walaupun tidak nol benar, 0 persis saya kira tidak mungkin. Paling tidak di bawah 0,5%," kata Muhadjir.

"Kalau bulat (0) nggak mungkinlah karena kita kan populasinya yang miskin itu masih sekitar 6 juta miskin ekstrem, yang miskin masih 26 juta. Jadi memang nilai angka absolutnya yang sangat besar," sambungnya.

Sebelumnya, Ma'ruf memulai rapat dengan menjabarkan data kemiskinan melalui penghitungan BPS. Angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Berdasarkan hasil perhitungan BPS pada tahun 2023, angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen, sementara target RPJMN tahun 2020-2024, (target angka kemiskinan) 6,5-7,5. Artinya masih kurang 2,5 persen lebih," jelas Ma'ruf. (**)

Baca Juga:

• Wali Kota Tinjau Dan Bantu Korban Banjir di Tanjungbalai
• Polsek Teluk Nibung Tanjungbalai Bantu Wanita Lansia