Jakarta (SIB)
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Jaksa juga tetap pada pendiriannya menuntut mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut hukuman pidana penjara selama 14 tahun.
"Sejauh ini tetap menolak pleidoi, kemudian tanggapan dari kami nanti disampaikan, dan sesuai tuntutan 14 tahun," kata jaksa KPK Zaenurofiq setelah mengikuti sidang pleidoi di PN Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Menurut jaksa, poin-poin yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukum dalam nota pembelaannya relatif sama dengan yang disampaikan pada agenda eksepsi beberapa waktu lalu.
Poin tersebut di antaranya, yakni meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk membatalkan surat dakwaan yang dinilai telah kedaluwarsa serta pengenaan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
"Ada yang kedaluwarsa juga sama seperti tanggapan eksepsi sebelumnya. Kami akan bicarakan lagi dengan tim JPU apakah nanti kami masukan lagi di replik atau tanggapan di sidang berikutinya," kata dia.
Rencananya, penolakan atas nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa tersebut akan disampaikan secara tertulis pada sidang replik yang akan digelar di PN Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Dibebaskan
Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.
"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.
Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.
"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.
"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.
Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.
"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya. (Antaranews/d)
