Padang (SIB)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menghadiri Wisuda periode ke-133 Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Dia memberi orasi ilmiah dalam acara tersebut.
"Pertama, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini, selamat telah lulus dari UNP dan wisuda hari ini untuk wisuda yang ke-133," kata Mahfud membuka orasinya yang digelar di Auditorium UNP, Minggu (17/12).
Menurut Mahfud, sarjana itu merupakan tanda keahlian di suatu bidang keilmuan. Namun, lanjutnya, menjadi sarjana belum tentu menjadi intelektual.
"Sarjana itu belum tentu intelektual. Dulu Bung Hatta tokoh dari sini yang sangat terkenal, pernah berbicara tentang tanggung jawab kaum intelejensia, di mana di situ mengatakan sarjana itu belum tentu intelek. Kenapa? Sarjana itu hanya keahlian formal, sedangkan intelektualitas itu adalah kemuliaan moral. Jadi, saudara, yang saya katakan tadi saudara akan hidup di tengah masyarakat akan berhasil manakala saudara menjadikan diri sebagai intelek, bukan hanya sebagai sarjana," ungkapnya.
Menurutnya, keahlian sarjana bisa digunakan sebagai pedoman keahlian teknis di bidangnya masing-masing. Namun tidak jarang, kesarjanaan itu bisa digunakan sebagai alat menipu.
"Misalnya saya yang orang hukum, maka banyak profesor hukum, doktor, pengacara, hakim, dan jaksa masuk penjara karena apa, karena dia menggunakan pasal-pasal dengan keahliannya untuk menipu orang. Jadi pasal-pasal hukum itu bisa diperjualbelikan berapa Anda mau. Tapi kalau Anda menjadi seorang intelektual, maka yang bertumpu di hati ini adalah moral. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh bunyi pasal-pasal, tapi sebenarnya oleh bisikan hati nurani yang berlandaskan pada moral," jelasnya.
Mahfud kemudian mengatakan bahwa dalam UUD 1945, alinea keempat menyebut bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mencerdaskan otak manusia dan warga negara.
"Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan otak dan memuliakan watak, sehingga muncul sikap-sikap intelejensia, intelektual, di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi banggakan ijazah saudara hari ini, tapi landasi dia dengan sikap moral," tuturnya.
Mahfud mengingatkan bahwa dalam Pasal 31 UUD 1945, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasar iman, takwa, dan akhlak.
"Yang menyatakan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iman, ilmu, akhlak, iptek. Ini yang ada di UUD kita sekarang. Kadang kala banyak orang hanya berpikir ipteknya, tidak memikirkan imtaknya," sebutnya.
Mahfud lalu menyampaikan sebuah data terkait korupsi di Indonesia. Dia mengatakan bahwa 84 persen koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi.
"Sehingga apa yang terjadi? Misalnya saudara jangan kaget bila saya katakan lagi, jumlah koruptor di Indonesia itu 84 persen adalah lulusan perguruan tinggi, ini menurut data KPK. Tapi jangan dibalik, 84 lulusan perguruan tinggi itu koruptor, enggak," jelasnya.
"Berapa jumlah koruptor? 1.250 lah kira-kira yang saat ini ditangkap dan diadili, 1.300 mungkin sekarang, karena itu data akhir tahun lalu. 84 persen dari 1.300 itu yang kira-kira 900 orang itu adalah sarjana," sambung dia.
Namun menurut dia, perguruan tinggi tidaklah gagal. Sebab dari lulusan perguruan tinggi sebanyak sekitar 17,6 juta, hanya 900 orang yang menjadi koruptor.
"Artinya perguruan tinggi itu masih baik. Bahwa ingin saya katakan bahwa koruptor itu 84 persen lulusan perguruan tinggi. Artinya apa? Itu tadi, hanya mungkin pintar otaknya, tapi tumpul wataknya. Coba yang di penjara-penjara itu apa? Profesor, doktor, banyak, pengacara, hakim, jaksa, masuk di situ karena korupsi, pemerasan, dan sebagainya. Di situ dia punya intelektualitas yang tidak seimbang karena yang ada pada dia hanya kecerdasan otaknya, bukan kemuliaan wataknya," ungkapnya.
Ancam Kedaulatan
Mahfud juga bicara tentang hal-hal yang bisa mengancam kedaulatan Indonesia.
"Ancaman kehancuran bagi sebuah negara berdaulat itu bukan tidak ada, ada gerakan-gerakan radikal, gerakan radikalisme terhadap NKRI itu wujudnya tiga. Satu, takfiri yaitu sikap intoleran, tidak suka terhadap perbedaan," kata Mahfud.
"Yang kedua jihadis, yaitu mau membunuh siapapun yang berbeda keyakinan, itulah teroris. Lalu yang ketiga, wacana ideologis, di mana ideologi menyusup ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, yang mengatakan bahwa negara ini tidak benar," sambungnya.
Selain ketiga hal itu, Mahfud menyebut korupsi juga bisa mengancam kedaulatan Indonesia. Mahfud bercerita bahwa dirinya pernah ditanya mengapa tidak menindak korupsi.
"Ada orang berkata begini 'Pak Mahfud, anda ini kan Menko Polhukam, bicara korupsi kok diam aja'. Karena saya tidak diam, saya justru bicara dan menindak. Karena apa yang saya katakan ini adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Bahwa di Indonesia banyak korupsi, itu Pak Jokowi yang bilang," ucapnya.
Mahfud lalu menyampaikan pesan dari tokoh nasional Mohammad Hatta. Dia mengatakan bahwa dahulu musuh Indonesia adalah penjajah dan pengkhianat.
"Tapi sekarang, musuh kita itu di dalam negara kita sendiri, teman-teman kita yang koruptor di mana-mana, menyalahgunakan jabatan," ujarnya.
Menurut Mahfud, Indonesia adalah negara yang kaya raya. Apabila kekayaannya diberikan secara adil, maka akan cukup bagi rakyat Indonesia.
"Oleh sebab itu saudara, mari kita jaga negara ini, karena negara ini kaya raya. Saudara akan menjadi cukup kaya kalau negara ini diperintah secara adil, dibagi kekayaannya secara adil. Coba bayangkan dari Sabang sampai Merauke, jumlah kita itu 17.508 pulau," pungkasnya. (Detikcom)
