Jakarta (SIB)
TNI dan Kementerian Pertanian Senin (4/12) meneken pembaruan nota kesepahaman atau MoU terkait dukungan pelaksanaan pembangunan pertanian. Kerja sama ini dilakukan demi mewujudkan swasembada pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan, kerja sama ini juga merupakan bentuk kolaborasi, salah satunya dalam menambah jumlah PPL (penyuluh pertanian lapangan). Dia mengatakan saat ini PPL dari Kementan berjumlah 40 ribu.
"Karena PPL kami hanya 40 ribu lebih dan moratorium. Nggak boleh ditambah, padahal kami butuh kurang lebih 74 ribu sampai 80 ribu. Artinya, yang tersedia hanya separuh PPL dari kebutuhan. Nah, ini salah satu yang mendasari kita sangat butuh kolaborasi," kata Amran Sulaiman di Wisma A Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).
Amran menyebutkan, sebelumnya sudah pernah melakukan kerja sama dengan TNI. Kerja sama tersebut berhasil menghasilkan swasembada dan peningkatan produksi.
"Karena kita punya pengalaman sudah terbukti kolaborasi, ini membuahkan hasil kita swasembada beras, swasembada jagung bahkan ekspor, bawang merah ekspor. Swasembada ya sampai dengan hari ini dengan peningkatan produksi komoditas lainnya," ujar Andi.
Amran turut menyampaikan rencananya menggarap rawa mineral seluas 10 juta hektare. Dia mengatakan, jika rencana itu konsisten dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, swasembada pangan menjadi kenyataan.
"Kita rencanakan garap 1 juta hektare per tahun. Kalau ini digarap secara konsisten, tiga tahun berturut-turut itu insyaallah swasembada jadi kenyataan. Dengan catatan program ini harus berlanjut," jelas Andi.
Dalam kesempatan tersebut, Amran mengajukan anggaran sebesar Rp 5,8 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memperbaiki alat pertanian yang sudah tidak layak.
"Yang pertama adalah Rp 5,8 triliun kami minta ABT, anggaran biaya tambah. Kenapa ada El Nino? Ini ada insentif untuk El Nino. Kemudian, akan dibelikan alat untuk mesin pertanian karena alat mesin kita sudah tua. Kemudian bibit benih yang dibutuhkan petani. Kami fokus seluruh untuk kebutuhan petani karena mereka yang berproduksi," jelas Andi.
Amran berharap sinergi dengan TNI mampu menekan angka impor. Selain itu, dia berharap swasembada pangan kembali terjadi.
"Nah, ke depan, sinergi ini kita mencoba menekan impor satu dua tahun ke depan. Kemudian, tahun ketiga mudah-mudahan sudah kembali swasembada. Tapi kami yakin," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan kerja sama ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan visi-misi TNI yang bersifat integratif.
"Tujuannya ini untuk menyejahterakan masyarakat. Kita ada sesuai dengan visi-misi saya waktu saya fit dan proper test, yaitu TNI yang prima, di mana salah satunya integratif. Di sinilah TNI berintegrasi dengan kementerian lain, khususnya di bidang pertanian dengan kementerian," jelas Agus.
Agus turut mengingatkan sejumlah negara di dunia kini sedang mengalami kelaparan. Dia menyebutkan Indonesia saat ini berada di zona kuning kelaparan.
"Sekali lagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disampaikan Pak Menteri, ada 22 negara yang sudah mulai kelaparan kemudian, kita sudah di zona kuning," ucap Agus.
Lebih lanjut Agus menjelaskan akan bekerja sama juga dengan kementerian terkait lainnya. Dia akan turut menyesuaikan kebutuhan tiap wilayah.
"Tiap wilayah itu kan berbeda, tipologinya berbeda, kemudian juga nanti kita akan kita lihat. Misalnya di daerah pegunungan kurang air nanti kita akan buat perairan dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan pihak PUPR dan pihak terkait," tambahnya.
Adapun TNI akan membantu Kementan dalam menyediakan lahan. Agus juga mengerahkan jajarannya untuk memberikan penyuluhan terkait pertanian.
"Jadi TNI punya lahan, nanti akan tentunya Babinsa-babinsa saya akan berikan penyuluhan dulu tentang pertanian. Bagaimana cara menanam jagung, menanam padi. Nanti alat perlengkapannya, pupuknya itu didukung oleh Bapak Menteri," jelas Agus.
"Biasanya lahan-lahan TNI itu kebanyakan kurang air, sehingga kita harus merencanakan perairan diutamakan sehingga kalau bisa berkelanjutan, jadi tidak hanya saat MoU, saat selesai abis itu tidak bisa digunakan lagi. Itu kebiasaan seperti itu, tapi nanti ke depan tidak seperti itu," sambungnya. (detikcom/d)
