MenPAN-RB Harap MPP Baru di 12 Daerah Beri Kemudahan Layanan Pemerintah

Jakarta (SIB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP). Diketahui, ada 12 kota/kabupaten di 9 provinsi yang baru saja memiliki MPP untuk memberi pelayanan terintegrasi di satu lokasi.

Anas mengatakan saat ini terdapat total 175 MPP tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Menurutnya, peresmian bersama ini merupakan wujud percepatan sebagaimana arahan Wakil Presiden yang menargetkan semua daerah memiliki MPP tahun 2024.

"Ke-12 kabupaten dan kota yang akhirnya telah resmi memiliki MPP kini siap untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya. Hadirnya 12 MPP di daerah ini diharapkan bukan sekadar ada, tapi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11).

Anas merinci 12 MPP yang diresmikan berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Muara Enim, Tangerang, Magelang, Jember, Bangkalan, Pamekasan, Sintang (MPP Bumi Senentang), Banggai (MPP Kalesang), Polewali Mandar (MPP Anjungan Izin Masagena), dan Ngada. Ada pula MPP baru di Kota Lubuklinggau.

"Saya berharap 12 MPP yang diresmikan pada hari ini juga dapat secara paralel menyiapkan diri untuk melakukan transformasi digital menjadi MPP Digital, sehingga baik MPP fisik maupun MPP Digital berjalan berkesinambungan. Sekali lagi selamat atas peresmiannya, semoga hadirnya MPP dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Anas menjelaskan kehadiran MPP menjadi upaya mencapai fokus reformasi birokrasi tematik, yakni peningkatan kemudahan berusaha. Logical framework kemudahan berusaha ini dirancang untuk memberikan kemudahan yang lebih besar bagi pelaku usaha.

Hal ini mencakup tersedianya SDM yang kapabel, perbaikan dan penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi infrastruktur yang mendukung kegiatan berusaha.

"Kehadiran MPP memiliki peran penting untuk mendorong terciptanya iklim investasi melalui kemudahan berusaha yang menarik bagi investasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan merangsang kegiatan usaha yang berkelanjutan di tiap daerah," lanjut mantan Kepala LKPP.

Selain mendorong kehadiran MPP di tiap daerah, Anas menyampaikan saat ini pemerintah tengah mendorong kehadiran MPP Digital. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus pelayanan dengan mudah dari manapun dan kapanpun melalui genggaman tangan.

Ia menerangkan MPP Digital dibangun sebagai percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mendukung penyelenggaraan MPP fisik. Saat ini, telah terdapat 21 kabupaten dan kota yang menjadi percontohan MPP Digital. (**)