Mahfud Cerita Menteri Ditekan Anggota DPR, Bicara Keras Lalu Pesan Proyek

Jakarta (SIB)

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bercerita ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi. Mahfud menyebut menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR yang juga pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud saat sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11). Mahfud menjawab pertanyaan soal batas-batas kekuasaan dalam pemerintahan.

“Juga sekarang berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, indeks korupsi di Indonesia di tahun 2021 itu 38, namun 2022 anjlok menjadi 34. Mahfud memberi alasannya, salah satunya konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.

“Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya,” ujar Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam.

Mahfud kemudian menceritakan menteri ditekan oleh anggota DPR yang bicara keras. Namun, setelah rapat, kata Mahfud, anggota DPR itu memesan proyek kepada menteri dan menurutnya itu merupakan konflik kepentingan.

“Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest,” ucapnya.

Mungkin di Era Mahfud

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman sepakat dengan apa yang disampaikan Mahfud.

“Saya sepakat dengan Pak Mahfud. Mungkin yang Pak Mahfud maksudkan terjadi di era beliau menjadi anggota DPR. Mungkin juga peristiwa tersebut juga terjadi di era DPR sekarang,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Namun Habiburokhman tak menyebutkan siapa pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menduga fenomena adanya dugaan tekanan dan titip proyek itu juga terjadi di Kemenko Polhukam yang dipimpin Mahfud.

“Tapi tidak tertutup kemungkinan oknum pemeras juga ada di Kementerian Polhukam sejak dahulu atau saat ini. Fenomena oknum pejabat yang melakukan pelanggaran kan bisa terjadi di mana saja,” ujarnya.

Waketum Gerindra ini mendorong siapa pun pihak yang mengetahui adanya kejadian tersebut agar melakukan pelaporan. “Yang terpenting setiap orang yang mengetahui atau melihat pelanggaran pidana seharusnya membuat laporan,” katanya. (**)

Baca Juga:

• KEBAKARAN HEBAT LANDA HUTAN DI NEW JERSEY, 3000 ORANG MENGUNGSI
• 135 Tahun Injil di Tanah Karo, Gubernur Sumut Ajak GBKP Terus Jadi Mitra Pemerintah Bangun Sumut