Banjir Bandang di Samosir Dituding Akibat Penebangan di Konsesi PT TPL

Samosir (SIB)

Banjir bandang yang menerjang kenegerian Sihotang (Desa Siparmahan, Dolokraja, Hariarapohan dan Desa Sampurtoba) Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Senin (13/11) malam lalu, membuat warga panik hingga menyeberangi Danau Toba mengungsi ke Pintubatu di Kecamatan Pangururan. Sebahagian lagi ada yang menyelamatkan diri ke perbukitan karena dianggap lebih aman.

Banjir bandang itu mengakibatkan seorang warga dinyatakan hilang, lima unit rumah rusak berat dan fasilitas lainnya seperti Kantor Kepala Desa, Gedung PAUD dan SMP Negeri 2 Harian diterjang air bercampur lumpur dan bebatuan.

Salah seorang warga Samosir yang merupakan tokoh kenegerian Sihotang, Marko Sihotang kepada SIB di lokasi kejadian, Selasa (14/11) menegaskan, terjadinya banjir bandang merupakan dampak penebangan kayu di Desa Hutagalung, Tele sebagai konsesi PT TPL Tbk.

Menurut mantan anggota DPRD Samosir itu, PT TPL Tbk khususnya di Sektor Tele, harus bertanggungjawab atas terjadinya banjir bandang itu. “Lokasi banjir bandang Desa Siparmahan, persis berada di bawah perbukitan konsesi PT TPL Tbk. Kami sebagai keluarga korban banjir bandang, meminta agar PT Toba Pulp Lesatari itu, ditutup di Sektor Tele," tegasnya.

Marko sewaktu masih menjabat anggota DPRD (2004-2009) pernah menjadi inisiator pembentukan Pansus DPRD Samosir terkait penebangan hutan di Sitonggi-tonggi Tele, meminta dengan tegas, pertanggungjawaban PT TPL Tbk.

Ia membeberkan, sudah terjadi banjir bandang berulang-ulang di bawah perbukitan konsesi PT TPL Tbk. "Pada tahun 2010, banjir bandang di Sabulan, Kecamatan Sitiotio dan 2019 lalu di Buntumauli," beber dia.

Informasinya, menurut Marko Sihotang, kondisi konsesi PT TPL Tbk persis di atas kenegerian Sihotang sudah gundul. "Sementara berdasarkan data kita himpun, PT TPL Tbk sebagai pemilik konsesi di Hutagalung, tidak berhak lagi melakukan penebangan," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk menghindari terjadinya bencana banjir bandang berkelanjutan di Samosir, operasional PT TPL Tbk di Sektor Tele harus ditutup. Selain pertanggungjawaban PT TPL Tbk, Marko Sihotang juga meminta Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom memberikan perhatian serius atas terjadinya banjir bandang di Kenegerian Sihotang.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi SIB kepihak TPL melalui seluler sambungan whatssap, Humas TPL Sektor Tele Brian Butar-Butar mengatakan, pihak TPL akan melakukan penelitian dulu, melalui udara. "Jadi besok tim akan turun kelapangan untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh dari TPL atau tidak dengan kata lain kita telusuri dulu," ujarnya singkat, Selasa (14/11).

Di waktu yang berbeda SIB menghubungi pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan 13) Doloksanggul melalui selulernya Ezra Sinaga mengatakan bahwa pihaknya tidak ada hak untuk memberikan izin penebangan, hanya sebatas pengawasan, kalau izin penebangan dari kementerian.

Terkait sejauh mana pengawasan KPH 13 di kawasan hutan di Desa Partungkot Nagijang Sitonggi tonggi akhir-akhir ini, Ezra menjelaskan pihaknya sudah pernah ke lokasi namun belum mengetahui luasan yang ditebang.

Namun ketika SIB meninjau lapangan, (15/11), bahwa aktivitas di dalam hutan masih berlanjut dimana para truk masih ada mengangkut kayu dan ada tumpukan kayu gelondongan yang ditumpuk. (**)