Jakarta (SIB)
Aksi boikot produk pro Israel masih terus menggema. Langkah ini juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belum lama ini menerbitkan fatwa berisi kewajiban mendukung Palestina, salah satunya dengan tidak membeli produk Israel maupun pendukungnya.
Kondisi boikot produk Israel ini mendatangkan dampak besar terhadap jalannya industri ritel di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mande mengatakan, hak-hak masyarakat untuk memilih produk bisa tak terpenuhi maksimal akibat langkah ini.
Selain itu, akan ada pengaruh besar terhadap operasional bisnis. Akibat lanjutannya, ada potensi mendatangkan penurunan ekonomi RI hingga bisa berujung langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ada produktivitas di situ. Produktivitas di mana itu mempekerjakan temen-temen kita juga. Bisa dibayangkan begitu tergerus produsen, konsumen, investasi, pertumbuhan bisa nggak terjadi, bahkan yang kita nggak mau, PHK," katanya dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).
Roy mengatakan, pihaknya mendukung upaya kemanusiaan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat RI. Namun ia berharap, agar pemerintah juga akan mengambil langkah dalam membantu industri bisa survive sehingga hak masyarakat yang ingin membeli produk tertentu juga tak akan ikut terganggu.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi. Menurutnya, langkah ini akan berpengaruh besar bagi industri ritel dari hulu ke hilir. Padahal, kebanyakan dari industri ini mengaku sama sekali tak ada kaitannya dengan Israel. Semua produksi hingga bahan bakunya berasal dari dalam negeri.
"Hulu ke hilir dengan adanya isu beredar ini pasti akan terganggu. Hilir ritel, Hulu di kami. Industri maupun distribusinya kalau kita melihat list yang beredar. Kalau kita bicara variable prosuk, jika itu terjadi (boikot) apa yang akan jadi akibat dari itu? Yang pastinya di list tersebut diproduksi di Indonesia," katanya dalam momentum yang sama.
"Kami juga sudah menanyakan ke temen-temen anggota. Tak ada satupun yang memberi sumbangan ke negara yang disebut berafiliasi dengan mereka itu (Israel)," sambungnya.
Uswati mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah kemanusiaan yang dilakukan semua pihak. Namun ia berharap pemerintah juga akan hadir dengan langkah tegas dalam membantu industri ritel menghadapi tantangan ini.
"Kalau itu terjadi, kami harap jangan terlalu lama. Kami harap pemerintah hadir. Karen kalau ini dibiarkan terus, satu, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai mereka ingin, bisa terabaikan. Kedua distribusi dari industri ke ritel maupun pasar tradisional pasti akan terganggu pasokannya. Karena tak ada permintaan dari konsumen. Bisa akan terjadi PHK," katanya.
"Kami juga sangat paham dan mengerti situais saat ini. Apakah bentuknya statement atau himbauan dari beberapa pihak agar daerah tertentu tak membeli produl tertentu. Maksud kami jangan terlalu lama pemerintah ambil statement. 1 minggu bisnis bergulir, kategori yang dimaksudkan akan gerus bisnis. Sementara pemerintah pengen ekonomi janga turun, inflasi jangan naik. Kalau dibiarkan objektif pemerintah pasti tak tercapai," pungkasnya. (Detikfinance/d)
