PM Israel Tolak Gencatan Senjata

Jakarta (SIB)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi. KTT tersebut menghasilkan sejumlah keputusan.

Seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kemlu.go.id, Minggu (12/11), KTT membuahkan 31 keputusan dengan pesan yang kuat dan sangat keras. Resolusi ini dinilai menunjukkan kesatuan posisi negara-negara yang tergabung dalam OKI terhadap situasi di Gaza yang memprihatinkan.

"KTT telah menghasilkan resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan- pesan yang sangat kuat dan sangat keras," pernyataan Kemlu.

"Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini," sambung Kemlu.

Beberapa keputusan di antaranya mengecam agresi Israel di Gaza. Selain itu, Sekretariat OKI dan Liga Arab akan diberikan mandat untuk mendokumentasi semua kejahatan yang dilakukan Israel ke rakyat Palestina.

"Resolusi juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional," lanjut statement Kemlu.

Kemudian, negara-negara OKI juga mengecam pemindahan paksa oleh Israel terhadap warga Gaza Utara ke Gaza Selatan. Perusakan-perusakan fasilitas rumah sakit di Gaza oleh Israel juga turut dikecam.

"Resolusi mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution," sambungnya.

Berikut hasil keputusan KTT di Riyadh:

1. Mengecam agresi Israel di Gaza.

2. Mendesak DK PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

3. Mendesak DK PBB untuk keluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel.

4. Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ dan Dewan HAM.

5. Memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

6. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para leaders memberikan mandat kepada Menlu Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia dan Nigeria untuk memulai actions atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Paragraph 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama terakhir-terakhir ini adalah situasi di Gaza.

7. Resolusi juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional.

8. Resolusi juga mengecam displacement 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang.

9. Resolusi mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution.

10. Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari West Bank, termasuk Jerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan West Bank adalah satu kesatuan.

11. Resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA.

Resolusi, ujar Retno, juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Israel melancarkan agresi ke Gaza pada 7 Oktober. Mereka juga menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah.

Imbas gempuran pasukan Israel, lebih dari 11.000 orang meninggal. Dari jumlah ini, sekira 4.000 di antaranya merupakan anak-anak. Organisasi dan komunitas internasional berulang kali menyerukan gencatan senjata, tetapi desakan itu hingga kini belum terwujud.

Baca Juga:

• Netanyahu Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah
• Lawan ICC, PM Israel Tegaskan Bakal Lanjutkan Perang di Gaza

Tolak Gencatan Senjata

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menggubris desakan dunia internasional agar militer Israel melakukan gencatan senjata. Netanyahu mengatakan, serangan ke Hamas akan terus dilakukan. Dilansir Al Jazeera, Minggu (12/11), Netanyahu menyampaikan sikap terkini Israel terkait konflik di Gaza dalam siaran di televisi. Dia mengatakan gencatan senjata hanya mungkin terjadi jika Hamas membebaskan 240 sandera dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Netanyahu mengatakan, Gaza akan didemiliterisasi setelah perang. Dia menegaskan pasukan Israel akan memegang kendali penuh keamanan di Gaza. Netanyahu juga mengesampikan peran pemerintahan Otoritas Palestina saat ini di Gaza. Dia menolak memberikan kendali kepada otoritas tersebut di Gaza.

"Pasti ada hal lain di sana," kata Netanyahu. Dia menjawab pertanyaan soal apakah Otoritas Palestina, yang memiliki sebagian kendali administratif di Tepi Barat yang diduduki, dapat memerintah Gaza setelah perang. "Tidak akan ada otoritas sipil yang mendidik anak-anak mereka untuk membenci Israel, membunuh warga Israel, dan melenyapkan negara Israel," sambung Netanyahu.

Netanyahu juga memberikan peringatan keras kepada kelompok Hizbullah dari Lebanon. Dia meminta Hizbullah untuk tidak ikut terlibat perang antara Israel dan Hamas. "Jangan membuat kesalahan dengan berperang. Itu akan menjadi kesalahan dalam hidup Anda. Masuknya Anda ke dalam perang akan menentukan nasib Lebanon," ujar Netanyahu.

Dilansir dari AP News, Netanyahu seakan tidak menghiraukan kecaman dari dunia internasional. Dia bahkan menegaskan perang dengan miitan Hamas yang berkuasa di Gaza akan terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Untuk saat ini, Netanyahu berkata, perang melawan Hamas sedang berlangsung dengan kekuatan penuh, dan mereka mempunyai satu tujuan, yaitu menang. Tidak ada alternatif selain kemenangan.

Sedikitnya 11.078 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Di Israel, jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 1.200 orang.

Baca Juga:

• Bertemu Joe Biden, Jokowi akan Sampaikan Hasil KTT OKI soal Gaza
• Menlu AS Tolak Gencatan Senjata: Akan Memberikan Hamas Kesempatan Berkonsolidasi

Dievakuasi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, pihaknya berhasil melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI dari Gaza, Palestina, ke Mesir. Evakuasi dilakukan setelah upaya panjang selama berminggu-minggu.

"Sudah beberapa minggu ini kita terus berupaya untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI terdiri dari satu suami, dua anak dan satu istri dari Gaza Selatan," ucap Retno dalam video yang dilihat, Minggu (12/11).

Retno mengatakan, dirinya mendapat laporan evakuasi berhasil dilakukan sekitar pukul 18.00. Dia mengatakan, keluarga WNI itu sudah bersama tim KBRI Mesir.

"Saat ini beliau-beliau sudah di Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Kairo dan persiapan ke Indonesia," ucapnya.

Retno juga menjelaskan sejumlah hambatan evakuasi keluarga WNI ini dari Gaza, mulai dari nama tidak ada dalam list hingga pintu perbatasan Rafah tidak dibuka. Proses panjang itu, katanya, menunjukkan evakuasi sangat tidak mudah.

"Alhamdulillah, dengan sudah keluarga Pak Husein dari Gaza maka dua keluarga Indonesia sudah berada di Gaza dan menyisakan tiga WNI yang tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia," ujarnya.

Bertahan di Gaza

Retno Marsudi juga menyampaikan saat ini sudah ada dua keluarga WNI yang telah dievakuasi

"Dengan sudah keluarnya keluarga Pak Husein dari Gaza, dua keluarga Indonesia sudah berada di luar Gaza," kata Retno.

Adapun masih ada tiga WNI lagi yang tersisa. Ketiganya memilih tetap tinggal di Gaza.

"Menyisakan 3 WNI yang tinggal di sekitar RS Indonesia. Sampai saat ini, beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza," ungkapnya.

Kemenlu tetap berkomunikasi dengan tiga WNI yang memilih tinggal tersebut. "Kementerian Luar negeri terus melakukan komunikasi dengan tiga WNI tersebut dan perwakilan MER-C di Jakarta untuk memastikan mereka dalam kondisi baik," ujarnya.(**)