DPRD SU Panggil Kontraktor Lokal yang Dimarjinalkan Proyek Multiyears Rp2,7 T

Medan (SIB)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (SU) memanggil seluruh pengusaha khususnya kontraktor dan asosiasi-asosiasi terverifikasi yang berwadah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut untuk ikut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 1 November.

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kadin Sumut, Syamsuddin Waruwu dan Sekretaris Task Force Jasa Konstruksi Kadin Sumut, Josh Pangaribuan, mengatakan hal itu di Medan, Senin (30/10).

“Kami pasti hadir. Berterima kasih pada DPRD SU yang tanggap dengan keluhan para usahawan, khususnya kontraktor yang dimarjinalkan sehubungan pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang dikenal sebagai proyek tahun jamak atau multiyears Rp2,7 triliun,” tambah Josh Pangaribuan.

Menurutnya, sebelumnya Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, mengumpulkan bahan dan berkomunikasi pada hampir seluruh usahawan serta asosiasi terverifikasi mengenai kondisi terkini.

“Ketum Firsal Dida Mutyara bahkan bertemu dengan Pj Gubernur Hassanudin untuk membicarakan nasib kontraktor bidang konstruksi. Mudah-mudahan kebijakan yang menyakitkan dan memarjinalkan pengusaha di Sumut, tidak terjadi lagi,” tambah Syamsuddin Waruwu.

Pria yang populer disapa Ucok Cardon itu memastikan, RDP dengan DPRD SU yang digagas Komisi B diketuai Dhody Thaher diapresiasi pengusaha.

“Melalui ini kami mengundang pengusaha dan asosiasi untuk hadir. Tetapi koordinasi lebih dahulu dengan Kadin Sumut untuk menyatukan pendapat dan apa-apa saja yang hendak disampaikan dalam pertemuan dengan anggota dewan terhormat,” tambahnya.

Ucok Cardon pun berharap ketua-ketua asosiasi hadir guna membawa dan memerjuangkan aspirasi anggotanya. “Kami sudah mendapat kepastian kehadiran Ketum Gapeksindo Erickson Lumbantobing, Ketua Gapeksindo Medan Steve Excel Aditya Korua, rekan-rekan dari Gapensi Sumut, anggota komunitas Era Gapeksindo dan usahawan dari blok Era Kadin Muda,” tambahnya.

Terpisah, Michael Huber mengatakan pihaknya membawa usulan agar proyek multiyears Rp2,7 triliun tersebut dihentikan bersamaan kontraknya habis pada 31 Desember 2023. “Setidaknya, untuk melanjutkannya, harus ada komitmen menyertakan kontraktor lokal sebagai pekerjanya,” tegas usahawan berdarah Jerman yang beribukan br Tobing tersebut.

Ia berterima kasih sebab DPRD SU menampung aspirasinya. “Berharap diperjuangkan secara politis,” tutup Michael Huber. (**)

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU: Anggota Legislatif Harus Perkuat Sinergitas Kemitraan Dengan Wartawan
• Izin Tak Dimanfaatkan, Banyak Pengusaha Alih-Fungsikan HPH Jadi Kebun Sawit