Mundur dari Mentan, SYL Datangi Polda Metro Jaya

Jakarta (SIB)

Dewan Pakar Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Syahrul Yasin Limpo siap bertanggung jawab atas perkara hukum yang saat ini ditangani KPK.

Syahrul sudah mengajukan pengunduran diri kepada Jokowi melalui Menteri Setneg Pratikno. Syahrul merasa terhormat mengajukan pengunduran diri di tengah polemik hukum, ketika ia dikabarkan sebagai tersangka KPK.

"Oleh karena itu, saya hari ini memang Pak Pratik dengan sangat baik pada saya, meminta apa, saya orang Bugis Makassar, dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan, biarkan saya hadapi ini, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat," kata Syahrul Yasin Limpo di gedung Kementerian Setneg, Jakarta, Kamis (5/10).

Berdasarkan apa yang dia terima dan nasihat yang dia dapat dari budaya tempat dia dibesarkan, Syahrul merasa harus tanggung jawab dengan apa yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu, Syahrul siap bertanggung jawab.

"Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari saya, kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab, dan saya bersiap bertanggung jawab," imbuhnya.

SYL sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian setelah dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Pratikno menyebutkan menteri pertanian pengganti SYL segera dicari.

"Tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai menteri pertanian," kata Pratikno.

Pratikno menerima kunjungan SYL yang didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Pratikno mengatakan Istana segera melaporkan pengunduran diri SYL kepada Presiden Jokowi.

Ditanya apakah wakil menteri pertanian akan menjalankan tugas menteri sementara, Pratikno menegaskan keputusan tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti dulu, kan itu nanti keputusan Bapak Presiden," ujar Pratikno.

Pratikno juga menjawab pertanyaan soal peluang wakil dari PDIP yang akan menggantikan posisi SYL di Kementerian Pertanian. PDIP baru-baru ini menggelar Rakernas IV bertemakan kedaulatan pangan dengan mengundang para petani.

"Surat aja baru kita terima. Saya akan melaporkan dulu kepada Bapak Presiden. Nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera," ujar Pratikno.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengaku mendapat informasi bahwa Syahrul Yasin Limpo sudah menjadi tersangka di KPK. Namun dia enggan menjelaskan detail SYL menjadi tersangka dalam kasus apa.

"Bahwa dia (SYL) sudah tersangka? Ya saya sudah dapat informasi, malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka. Tapi resminya sebagai tersangkanya itu, ya, sudah digelarkanlah," kata Mahfud di kompleks Istana, Jakarta, Rabu (4/10).

Pulang dari Roma

SYL mengungkapkan bahwa dirinya ke Roma, Italia, beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan dunia atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai hama penyakit baik unggas maupun hewan besar dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di depan itu di semua negara yang ada atas nama PBB," kata SYL .

SYL menyebut The International Fund for Agricultural Development (IFAD) telah memberikan penghargaan kepada Indonesia. Dia menyebut dalam 3 tahun terakhir sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi Indonesia.

"Yang kedua, IFAD memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden dan 3 tahun ini bantalan ekonomi, boleh dibuka datanya, adalah pertanian, dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan atas perintah Presiden pada kita semua, bahwa kita memberi makan 280 juta orang kurang lebih dengan dinamika minus plusnya tentu ada," katanya.

Politisasi Hukum

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal dugaan adanya politisasi hukum di kasus SYL yang dikabarkan terlibat kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang ditangani KPK. Ia mengatakan tidak ada penegakan hukum yang dilakukan atas dasar kepentingan politik.

"Nah masalah politisasi hukum. Kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalau itu sudah upayakan tapi tetap terjadi, itu di luar pada kemampuan kita," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Paloh menjelaskan penegakan hukum yang berkeadilan adalah impian semua kalangan, termasuk partainya. Namun dia menegaskan partainya bukan lembaga penegak hukum.

"Kita menjaga, kalau dari pihak NasDem pasti menjaga. Saya tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita bukan penegakan hukum, sebagai institusi partai politik. Tapi apakah ada yang menjamin menggaransi sepenuhnya aparat penegakan hukum. Sama sekali tidak ada politisasi dalam masalah penegakan hukum," imbuhnya.

Baca Juga:

• DPR RI Setujui Revisi Tata Tertib Terkait Evaluasi Berkala Calon Pejabat Publik
• Uang Rp 56 Miliar Disita dari Rumah Ketum PP Japto Soerjosoemarno

Tak Mundur

Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan Siti Nurbaya tidak diminta mundur sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Paloh menegaskan dugaan korupsi yang ditujukan kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo tak ada kaitannya dengan Siti Nurbaya.

"Tentu seperti apa saya katakan Mbak Baya sudah bekerja sebagaimana mestinya, dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan tugas dalam kabinet. Apakah Mbak Baya akan ditarik? Nggak ada kaitannya," kata Paloh.

Paloh berharap tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Dia mengatakan Siti Nurbaya tetap menjadi Menteri LHK sebagaimana mestinya.

"Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ini. Mbak Baya jalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Surya Paloh sebelumnya telah menerima laporan dari Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh telah meminta SYL menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajukan pengunduran diri.

"Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian," kata Paloh.

Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL fokus menghadapi penyidikan terhadapnya.

"Agar apa, agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi," imbuh dia.

Dugaan Pemerasan

Surya Paloh juga buka suara soal dugaan SYL mendapat pemerasan. Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya juga masih menanti perkembangan.

Sebagaimana diketahui, SYL mendatangi Polda Metro Jaya. Surya Paloh mengatakan upaya tersebut untuk mencari keadilan.

"Kedatangan Bung Syahrul dari kepolisian itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan," kata Surya Paloh .

Dia mengatakan pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada SYL untuk mencari keadilan. Termasuk inisiatif SYL tersebut.

"Dan memang kita tetap memberikan kesempatan dan penghargaan terhadap seluruh inisiatif yang telah dilakukan untuk mencari keadilan," jelasnya.

Surya Paloh belum mengetahui hasil dari perkembangan kasus ini. Dia juga menanti hasil perkembangan kasus dugaan pemerasan tersebut.

"Kita belum tahu apa perkembangannya. Kita lihat, saya yakin itu. Mungkin apa hasilnya? Kita lihat lagi perkembangannya," katanya.

Baca Juga:

• KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI
• Penrad Siagian: Merevisi Tatib DPR Bentuk Arogansi dan Hasrat Kekuasaan Serta Merusak Demokrasi

3 Jam Diperiksa

Sebelumnya, SYL, menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya. SYL mengaku diperiksa selama 3 jam.

"Salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta Kapolda (Metro) Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan dinas 12 Agustus 2023, jadi dinas 12 Agustus 2023 terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan hal-hal seperti apa laporan itu terkait dengan terjadinya pemerasan," ujar SYL di NasDem Tower.

SYL menyebut pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung cukup lama. Ia mengaku kelelahan.

"Semua yang saya tahu sudah saya sampaikan, secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang hampir 3 jam, saya capek banget, sementara saya baru pulang," lanjutnya.

Sudah 3 Kali Diperiksa

Polda Metro Jaya mengungkapkan pemeriksaan terhadap Mentan SYL soal dugaan pemerasan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Menteri SYL rupanya sudah 3 kali diperiksa.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya telah memintai keterangan terhadap 6 orang, termasuk Mentan SYL.

"Termasuk salah satunya menteri pertanian RI. Beliau dimintai keterangan sebanyak 3 kali, hari ini yang ketiga kalinya beliau diminta klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Ade Safri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/10).

Ade Safri menjelaskan pihaknya menerima pengaduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian tahun 2021.

"Adapun tindak lanjut dari dumas yang diterima, selanjutnya dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk memverifikasi dumas yang dimaksud," katanya.

Pada 15 Agustus 2023, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sebagai dasar pengumpulan keterangan atas informasi ataupun pengaduan masyarakat dimaksud. Selanjutnya, tanggal 21 Agustus 2023 diterbitkan surat perintah penyelidikan.

"Sehingga tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan," katanya.

Dalam penyelidikan ini, polisi memintai klarifikasi sejumlah pihak. Permintaan keterangan ini dilakukan sejak 24 Agustus-3 Oktober.

"Terakhir tadi, bapak menteri pertanian sore tadi tiba di ruang pemeriksa Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi," katanya.

Bantah Terima

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tidak pernah ada pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam pengusutan kasus korupsi di Kementan. Dia membantah ada penerimaan uang 1 miliar dolar terkait kasus tersebut dari pihak Mentan SYL.

"Saya kira nggak ada orang-orang menemui saya apalagi ada isu sejumlah 1 miliar dolar, saya pastikan nggak ada. Bawanya berat itu. Kedua, siapa yang mau kasih itu," kata Firli di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Isu pemberian uang miliaran itu disebut diterima Firli Bahuri setelah bermain bulutangkis di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Firli kemudian menyinggung hanya memiliki satu orang ajudan bernama Kevin hingga memiliki jadwal olahraga bermain bulutangkis tiap pekannya.

Dia mengatakan tidak pernah menerima uang yang diduga merupakan hasil pemerasan SYL di lapangan bulutangkis seperti isu yang telah beredar sejauh ini.

"Ajudan saya hanya satu orang namanya Kevin, nggak ada yang lain. Mungkin rekan-rekan mengikuti untuk menjaga kesehatan dan kebugaran memang saya sering melaksanakan bulu tangkis setidaknya dua kali seminggu dan itu tempat terbuka," katanya.

Firli lalu menyinggung hubungannya dengan SYL. Dia mengatakan hanya berkomunikasi dengan SYL saat bertemu dalam rapat terbatas atau sidang kabinet.

"Di Kementerian Pertanian, saya kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna, saya selalu bicara pada menteri sebelum sidang, itu diambil fotonya," katanya.

"Saya pastikan kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, meminta sesuatu apalagi disebut pemerasan. Saya kira tidak ada tuduhan itu," sambung Firli.

Firli lalu menyinggung banyaknya pencatutan nama KPK beserta pimpinannya untuk hal melawan hukum. Dia kembali mengatakan isu pemerasan kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo tidak benar.

"Saya tegaskan itu tidak benar," jelas Firli.

Dia juga mengatakan tidak pernah melakukan hubungan dengan pihak yang beperkara di KPK. Dia mengatakan tidak pernah ada pemerasan dalam pengusutan korupsi di Kementan.

"Kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu, apalagi disebut dengan pemerasan. Saya katakan tidak pernah," katanya. (detikcom/c)