Medan (SIB)
Massa "Solidaritas Galang Rempang" unjuk rasa ke DPRD Sumut, Jumat (22/9) menolak rencana pemerintah menggusur warga Melayu di Pulau Rempang Kota Batam, Kepulauan Riau, karena daerah itu tanah leluhur mereka yang sudah dihuni secara turun-temurun.
"Kami menolak penggusuran dengan cara-cara kekerasan, kembalikan hak warga Rempang," teriak Azhari dalam orasinya seraya menyesalkan terjadinya bentrokan di Rempang akibat lahan masyarakat akan dijadikan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-City.
Azhari tidak menolak rencana investasi di Pulau Rempang, tetapi cara-cara yang dilakukan aparat keamanan telah melukai perasaan umat beragama, bukan hanya di Riau, tetapi di seluruh Indonesia.
Berkaitan dengan itu, massa pengunjukrasa menyatakan sikap, menuntut proses hukum terhadap tindakan represif yang diduga dilakukan oknum aparat kepolisian Riau dan Resor Batam serta oknum anggota TNI maupun aparat lainnya yang diduga ikut terlibat, karena tindakan represif bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia serta UUD 1945.
Selain itu, massa juga menuntut pembatalan kebijakan pemerintah terhadap relokasi atau pergeseran hak atas tanah masyarakat Pulau Rempang dan mendesak DPR RI segera menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki kebijakan pemerintah terkait investasi yang berdampak pada hukum.
"Kita juga menyerukan kepada masyarakat Pulau Rempang untuk tetap memperjuangkan hak asasinya dan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melawan kebijakan yang bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia dan konstitusi," ujarnya.
Diterima
Aspirasi pengunjukrasa akhirnya diterima Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani dan Ahmad Hadian seraya berjanji akan menindaklanjutinya, dengan mengirimkannya segera ke pemerintah pusat.
"Kita sama-sama tahu, bahwa hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kami akan segera menyampaikannya kepada instansi yang berwenang," ujar Baskami seraya mengajak pengunjuk rasa untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
Aksi Solidaritas Galang Rempang ini berlangsung tertib serta mendapat pengawalan ketat dari personil Polrestabes Medan, dan petugas security DPRD Sumut.(A4/c).
