MenPAN Ungkap 4 Fokus Reformasi Birokrasi RI di Simposium Internasional

Jakarta (SIB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menuturkan perlunya kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan tujuan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Adapun berbagai tantangan yang ia maksud antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai permasalahan lainnya.

"Kita perlu dorong komitmen bersama untuk membangun pembangunan berkelanjutan dibuktikan melalui kemitraan strategis antara Republik Korea dan ASEAN, khususnya Indonesia. Saya meyakini tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat penting bagi keberhasilan kemitraan ini," ucap Anas saat membuka The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium, Kamis (21/9).

Menurut Anas, reformasi birokrasi di Korea Selatan dan negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong governansi yang lebih baik. Ia pun menyampaikan pentingnya birokrasi sebagai mesin yang dapat menentukan keberhasilan suatu negara dalam mecapai target-target pembangunan.

"Kita tidak bisa memungkiri bahwa birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara. Sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana pencapaian target-target pembangunan. Semakin cepat birokrasinya bekerja, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai masalah," ujarnya.

Anas mengatakan Indonesia telah melakukan lompatan-lompatan strategis dalam birokrasi untuk mempercepat pembangunan. Ia menegaskan saat ini, Reformasi Birokrasi menyasar langsung pada sektor hilir yang sebelumnya hanya berfokus pada hulu saja, sehingga langsung menangani segala persoalan di Indonesia.

Ia pun membeberkan empat fokus tematik yang merepresentasikan sektor sasaran Reformasi Birokrasi dalam upaya mempercepat pembangunan.

"Terdapat empat area yang menjadi fokus utama Reformasi Birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan tuntas aktual Bapak Presiden yaitu belanja produk dalam negeri dan penanganan inflasi," ungkapnya.

Ia menuturkan Reformasi Birokrasi tematik tersebut berperan menguraikan dan menyelesaikan permasalahan secara konkret, dengan langsung mengatasi pada akar masalah terkait dengan tata kelola pada isu isu prioritas nasional. (detikacom/r)