Bangunan di Panatapan Harus Dilengkapi PBG, Getaran Kendaraan Bisa Akibatkan Warung Amblas

Simalungun (SIB)

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani meminta pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun ke Panatapan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, untuk meninjau langsung sekaligus melakukan survei, apakah longsornya satu unit rumah makan tersebut dikarenakan faktor alam atau ada faktor lain.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan, menanggapi berita SIB berjudul Satu Warung Makan di Panatapan Parapat Amblas ke Jurang, Kamis (21/9).

Gerak cepat pihak BPBD untuk melakukan survei sangatlah diharapkan, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Apalagi, saat ini kondisi cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Simalungun, sehingga diperlukan kepekaan kepada dinas terkait untuk melakukan deteksi dini terhadap daerah-daerah rawan bencana.

Dengan adanya kejadian di Panatapan tersebut, diimbau para pedagang di tepi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Parapat Dusun Panatapan, ekstra hati-hati.

"Dinas Sosial juga diharapkan turun memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana," ujar Sibarani.

DILENGKAPI PBG

Terpisah, Kadis Lingkungan Hidup Simalungun, Daniel Silalahi, mengatakan, warung-warung makan di sekitar Panatapan Parapat harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mengantisipasi amblasnya bangunan warung.

"Jadi, harus mengurus PBG agar sesuai dengan tata ruang dan menggunakan jasa konsultan untuk menghitung kekuatan bangunan, keamanan dan kenyamanan struktur bangunan, sehingga warung tidak mudah amblas," kata Daniel.

Menurutnya, mobilitas kendaraan pada jalur lintasan di Panatapan Parapat cukup tinggi. Karenanya, selain bencana alam longsor, amblasnya warung juga dapat dipengaruhi oleh getaran kendaraan.

"Getaran kendaraan truk dengan tonase besar juga memengaruhi kondisi tanah. Jika pondasi atau tiang bangunan warung tidak kuat maka berpotensi menimbulkan amblas. Makanya, perlu jasa konsultan," ujarnya.

Dia pun meminta para pengusaha warung di Panatapan Parapat agar melengkapi PBG. Izin mendirikan banguan (IMB) telah diubah menjadi PBG yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dengan adanya PBG, katanya, struktur bangunan akan mengikuti standar kekuatan pondasi dan tiang bangunan.

"Harapan kita memiliki izin. Terkadang tidak ada izin, sehingga kekuatan bangunan tidak sesuai dengan lingkungan," urainya.

"Kita minta masyarakat urus izin. Dengan adanya izin maka nanti ada jasa konsultannya," pungkas Daniel.

Terpisah, Camat Girsang Sipanganbolon, Oslando Parhusip mengatakan, warung yang amblas di Panatapan tidak memiliki izin (PBG).

LAKUKAN KAJIAN

Sementara itu, BPBD Simalungun akan melakukan kajian atau pemeriksaan kelayakan terhadap warung-warung makan di Panatapan Parapat.

"Tim BPBD akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan tempat warung makan apakah berada di kawasan yang rawan akan bencana longsor atau tidak," kata Kepala BPBD, Resman Saragih, seperti dikutip dari harianSIB.com.

Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Camat Girsang Sipanganbolon beserta unsur pimpinan kecamatan agar melakukan penanaman pohon untuk mitigasi bencana di sekitar Panatapan Parapat.

"Kita juga berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat agar tetap waspada apabila hujan turun dengan intensitas tinggi," ungkap Resman.

Katanya, BPBD juga membuat kajian untuk membentuk kelompok masyarakat sadar bencana sebagai langkah mendorong masyarakat bahwa bencana adalah urusan bersama.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun, Muhammad Fikri Fanani Damanik meminta wisatawan untuk lebih selektif memilih warung makan di sekitar Panatapan Parapat.

"Karena ini menyangkut keselamatan, maka kita meminta wisatawan agar lebih selektif memilih tempat persinggahan. Hindari lokasi yang berpotensi rawan bencana," ujarnya. (D4/R7/a)

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Desa Kota Tua Kabupaten Tapanuli Selatan
• Beri Penghargaan Kepada Personel Berprestasi