Medan (SIB)
Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM memberi "warning" kepada PT Waskita Karya (WK), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar selaku rekanan, untuk secepatnya menyelesaikan proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears, tepat waktu sesuai kontrak pada akhir 2023.
"Seperti diketahui, batas kontrak pekerjaan proyek multiyears berakhir pada Desember 2023. Jika tidak selesai sesuai perjanjian, maka proyek "raksasa" ini dianggap gagal dan tentunya banyak yang bakal terjerat dengan kasus hukum," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Minggu (10/9) melalui telepon di Medan.
Viktor juga tidak yakin, dalam kurun waktu tiga bulan lagi, perbaikan jalan dan jembatan di Sumut yang masuk dalam proyek multiyears akan tuntas dikerjakan, karena masih banyak ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten/kota yang belum disentuh alias masih "hancur-hancuran".
Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, jalan dan jembatan provinsi di Ajamu sampai ke Dusun Seipinang, Desa Teluksentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan paket proyek multiyears berbiaya Rp2,7 triliun hingga saat ini masih "perawan" sekilas belum disentuh perbaikan.
Begitu juga ruas jalan provinsi Gunung Sitoli menuju Nias Utara maupun dari ruas Jalan Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Padahal di Km 27 kondisi jalannya sangat parah dan mengalami longsor, sehingga membutuhkan penanganan secara cepat, tapi sampai saat ini masih belum diperbaiki.
Selain itu, tandas anggota dewan Dapil Tapanuli ini, jalan provinsi yang menghubungkan Tarutung - Sipahutar dan Pangaribuan - Garoga, Tarutung - Sipahutar - Pangaribuan - Sipirok dan jalan provinsi Sibuhuan menuju Tapanuli Selatan jalur Sosopan masih dalam kondisi hancur lebur.
"Jikapun ada jalan provinsi yang sudah mulus dikerjakan, tapi hasilnya belum sesuai dengan kontrak kerja, misalnya drainase belum selesai atau masih sebagian dikerjakan, seperti jalan provinsi di Simalungun dan jalan sejajar Medan - Berastagi yang sebagian sudah diaspal, tapi drainase babak belur," tegas Viktor.
Berkaitan dengan itu, politisi vokal ini mendesak Kadis PUPR Sumut Marlindo untuk segera memberikan peringatan keras kepada PT WK dan perusahaan KSO (Kerja Sama Operasional) PT SMJ dan PT Pijar agar menyelesaikan seluruh proyek multiyears sesuai kontrak perjanjian, yakni akhir Desember 2023 tuntas.
"Jika tidak mampu menyelesaikannya sesuai kontrak, ketiga perusahaan itu wajib dituntut membayar denda keterlambatan dengan pembayaran 100 persen dan segera putus kontraknya, karena dianggap tidak serius mengerjakan proyek yang kegunaannya memperlancar arus lalu-lintas perekonomian masyarakat," ujar Viktor. (A4/d)
