Jakarta (SIB)
Sejumlah massa menolak kehadiran akademisi Rocky Gerung dan Refly Harun mengisi diskusi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menyebut Rocky Gerung dan Refly Harun pernah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir detikJogja, massa yang menolak menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Pantauan di lokasi diskusi di Kopi Nuri, Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, massa membentangkan spanduk tertulis 'Yogyakarta Kota Pelajar, Budaya Bermartabat Tolak & Usir Rocky Gerung & Refli Harun Menghina Presiden, Penghancur Kehormatan Bangsa & Perusak Moralitas Anak Bangsa'.
Dalam diskusi itu, Rocky Gerung dijadwalkan menghadiri dialog kebangsaan dengan tema 'Masa Depan Demokrasi di Tengah Derasnya Arus Korupsi'. Selain Rocky, Refly Harun, Saut Situmorang, dan Ketua BEM KM UGM dijadwalkan hadir.
"Kami menolak acara di Jogja karena Jogja kota berbudaya dan istimewa kami nggak mau diobok-obok seperti ini. Memang benar sudah ada permintaan maaf dari Rocky tapi apa yang kami lakukan untuk keberlangsungan hukum," ucap salah satu perwakilan PNIB, Fajar Yoga ditemui di lokasi, Jumat (8/9).
Fajar menyebut, tak masalah adanya diskusi. Dia hanya ingin agar keadaan Jogja bisa kondusif dengan tidak hadirnya dua nama tersebut.
"Silakan acara berlangsung, tapi jangan sampai dua nama itu masuk. Rocky dan Refly Harun. Menjadi gerakan kami, kami berkomitmen menjaga DIY dari oknum yang berkata tak pantas kepada simbol negara. Jadi biar Jogja kondusif," sambungnya.
Untuk diketahui, diskusi ini diselenggarakan oleh PC IMM Bulaksumur Karangmalang (BSKM) bersama HMI Komisariat FEB UGM. Informasi dari pamflet yang beredar, diskusi sedianya dimulai pukul 14.00-17.00 WIB. Ketum PC IMM BSKM, Muhammad Sulchan Fathoni, mengatakan menghargai adanya perbedaan pendapat soal Rocky Gerung dan Refly Harun.
"Kami menghargai segala bentuk berpendapat tapi jangan ada juga yang melanggar kebebasan kami untuk belajar. Kami hanya ingin belajar, di sini kami cuma mau mendengar yang disampaikan akademisi dan praktisi karena di sini diskusi publik," kata Sulchan. (detikcom/d)
